IND | ENG
Selasa, 03 November 2020 - 19:34 WIB
Ini 8 Perbedaan Antara RUU Perlindungan Data Pribadi dan GDPR Uni Eropa
Minggu, 01 November 2020 - 12:38 WIB
Mahkamah Agung Mengaku Salah Unggah Soal Data Pribadi Kasus Perceraian, Tapi Sudah Tiga Bulan Masih Dibiarkan
Jumat, 23 Oktober 2020 - 13:09 WIB
7 Saran Polri Agar Terhindar dari Serangan Siber
Minggu, 18 Oktober 2020 - 11:45 WIB
British Airways Akhirnya Didenda Rp 381,36 Miliar karena Pelanggaran Data
Selasa, 06 Oktober 2020 - 15:29 WIB
Hampir 1 Juta Orang Teken Petisi Online Pemuka Agama Tolak Omnibus Law
Selasa, 06 Oktober 2020 - 12:11 WIB
Pembahasan RUU PDP Diperpanjang hingga Desember 2020
Senin, 05 Oktober 2020 - 23:14 WIB
Setujui RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Akun Instagram DPR RI Dilaporkan Sebagai Organisasi Berbahaya
Senin, 05 Oktober 2020 - 22:33 WIB
RUU Omnibus Law Disetujui DPR, Trending Topic Populer di Twitter Diborong Tagar Penolakan UU Cipta Kerja
Jumat, 25 September 2020 - 15:44 WIB
Ketua FTII Usulkan Sanksi Pidana di RUU PDP Dihapus
Rabu, 23 September 2020 - 11:35 WIB
Chairman Huawei: Rantai Pasokan Kami ‘Diserang’
Selasa, 22 September 2020 - 14:00 WIB
Stafsus Menkominfo: Pemerintah Serius Proteksi Data Pribadi
Jumat, 11 September 2020 - 22:01 WIB
Empat Poin Catatan MASTEL Terkait RUU PDP yang Masih Dibahas DPR
Kamis, 10 September 2020 - 09:41 WIB
Polandia Terbitkan Draf UU Keamanan Siber, Nasib Huawei Terancam
Kamis, 10 September 2020 - 09:01 WIB
Anggota DPR: RUU PDP Baiknya Melindungi Data Bersifat Teknis dan Dinamis
Selasa, 08 September 2020 - 19:14 WIB
Ancaman Siber pada Data Pribadi
Selasa, 01 September 2020 - 21:30 WIB
Awal November 2020, RUU PDP Ditargetkan Rampung
Selasa, 01 September 2020 - 17:20 WIB
Usulkan Lembaga Pengawas UU PDP, Empat Fraksi DPR Kompak: Harus Independen!
Senin, 24 Agustus 2020 - 19:46 WIB
Data Pribadi di Putusan Perkara Peceraian Diumbar MA, KIP Soroti Problem SDM
Jumat, 21 Agustus 2020 - 10:30 WIB
Situs Tempo Diretas, Akun Anonim Pendukung RUU Cipta Kerja Mengaku Pelakunya
Selasa, 18 Agustus 2020 - 21:40 WIB
PSE Wajib Bentuk Pejabat Pelindungan Data, Ini Kriterianya Menurut Pakar Hukum