Cyberthreat.id – Pemerintah Polandia pada Selasa (8 September 2020) menerbitkan rancangan undang-undang keamanan siber.

Meski draf tersebut membuka pasar baru untuk layanan keamanan siber di Polandia, pemerintah telah mencantumkan sejumlah pembatasan dan kewajiban bagi penyedia layanan digital.

Menurut RUU, perusahaan (vendor) layanan digital akan dibagi dalam empat kelompok. Pengelompokan ini tergantung pada potensi ancaman siber berdasarkan sejumlah kriteria, di antaranya apakah vendor dipengaruhi ole negara di luar Uni Eropa atau NATO atau apakah negara asal pemasok teknologi menghormati hak asasi manusia atau tidak.

Draf tersebut membuat resah Huawei Technologies China yang menjadi salah satu pemasok layanan digital di Polandia.

"Kriteria yang diusulkan ... bersifat politis, tidak dapat diukur, tidak transparan, tidak objektif," kata Ryszard Hordynski, Direktur Strategi dan Komunikasi di Huawei Polandia, menanggapi draf tersebut ketika ditanya Reuters, diakses Kamis (10 September 2020).

“Jika kita mempertimbangkan secara politis, ada sesuatu yang mungkin tidak cocok, karena ada tiga pemasok 5G di Polandia,” ia menambahkan bahwa Huawei salah satu di antara pemasok itu.

RUU tersebut juga mengatakan operator telekomunikasi tidak akan diizinkan untuk membeli peralatan baru dari pemasok yang dianggap “berisiko tinggi” dan harus mengganti peralatan yang ada dari pemasok tersebut dalam waktu lima tahun. Untuk pemasok “berisiko sedang” hanya membeli peralatan baru akan dilarang.

Play, operator seluler terbesar Polandia yang jaringannya sangat bergantung pada peralatan Huawei, dan Cyfrowy Polsat juga mengatakan saat ini perusahaan masih perlu menganalisis draf tersebut sebelum mengomentarinya.

Sementara, T-Mobile enggan berkomentar.

Operator telekomunukasi, Orange Polska, mengkritik tenggat waktu yang diusulkan dalam draf terkait penggantian infrastruktur yang dianggap berisiko. Waktu yang diberikan, menurut Orange Polska, jauh lebih pendek dibandingkan negara-negara lain.[]