Diskusi online membahas soal Vtube
Diskusi online membahas soal Vtube
Cyberthreat.id - Aplikasi yang menawarkan keuntungan dari menonton video iklan lewat skema ponzi, VTube, tengah mengurusi perizinan usaha di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengaku akan membuka blokirnya jika sudah mendapatkan izin.
"Kalau sudah memenuhi perizinannya semua dan tidak melakukan pelanggaran misalkan bisnis plannya sudah sesuai ketentuan peraturan Undang-Undang, bisa dibuka lagi, dinormalisasi," kata Koordinator Pengendalian Internet Ditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo, Anthonius Malau dalam diskusi online "Bongkar Legalitas V*tube * Ti*kto*k Cas* featuring Tongam Lumban Tobing (OJK)" yang ditayangkan di YouTube resmi Kominfo TV, Jumat (26 Februari 2021).
Namun, jika VTube ditemukan melanggar lagi, meski sudah memiliki izin, akan diblokir lagi oleh Kominfo.
Menurut Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI), Tongam L. Tobing, VTube sudah diberikan lima saran agar mendapatkan perizinan di Indonesia. Dari lima saran itu, Tongam mengatakan VTube baru memenuhi tiga hal diantaranya penggunaan mata uang rupiah, server harus di Indonesia, dan komunitas ditertibkan.
Sementara itu, dua hal lagi terkait tidak diperbolehkan adanya skema ponzi dalam perekrutan member get member melalui kode referral di dalam produknya serta tidak ada jual beli poin antara anggota.
"Poin kalau ada yang butuh harus dibeli dari perusahaan dan juga masyarakat yang sudah punya poin dijual ke perusahaan, jadi tidak ada perdagangan poin antar anggota," kata Tongam.
Aplikasi Vtube
Menurut Tongam dua hal itu perlu dilakukan VTube karena pada dasarnya klaim perusahaannya adalah jasa periklanan. Seharusnya tidak ada uang yang disetor saat akan menonton, dan tidak membeli poin sehingga selaras antara perizinan dan model bisnis model usahanya.
Dari hasil analisa SWI, VTube melakukan penghimpunan data meski bukan uang disetor tetapi dalam bentuk viewpoint, yang dibeli menggunakan uang.
"Secara umum harusnya memang Vtube ini kalau memang merupakan jasa periklanan dan memberikan keuntungan kepada membernya, harusnya tidak ada pembelian atau penyerahan viewpoint kepada Vtube, tetapi cukup saja orang menonton ngasih uang, nah itu harusnya," kata Tongam.
SWI, kata Tongam, sangat mendorong para penyedia jasa seperti VTube jika ingin dinyatakan legal agar mendaftarkan diri dan memiliki konsep bisnis yang jelas.
Meski tengah mengurus perizinan, kata Tongam, VTube saat ini masih dinyatakan ilegal. Masyarakat pun dihimbau untuk menghindari menggunakan ini agar tidak dirugikan dan jika sudah dirugikan agar melaporkan ke polisi serta menarik uang dari investasi ilegal ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, aplikasi VTube diblokir atas rekomendasi dari SWI kepada Kominfo karena dianggap sebagai investasi bodong. SWI menyatakan aplikasi tersebut tak miliki izin operasi dari Otoritas Jasa Keuangan, tapi mengumpulkan uang dari masyarakat sebagai bentuk investasi. Mereka menawarkan keuntungan berkisar antara Rp200 ribu hingga Rp70 juta.[]
Editor: Yuswardi A. Suud
Berita terkait:
Share:
