Cyberthreat.id – Regulator privasi Inggris telah mengumumkan niatnya untuk mendenda TikTok £ 27 juta atau senilai Rp 438,9 M karena pelanggaran undang-undang perlindungan data negara.

Dikutip dari Info Security Magazine, Kantor Komisaris Informasi (ICO) telah mengeluarkan pemberitahuan kepada raksasa jejaring sosial media asal China tersebut, karena mereka telah melanggar hukum antara 2018 dan 2020.

Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan ICO, diketahui bahwa Tiktok melakukan tiga pelanggaran. Pertama, memproses data anak-anak di bawah usia 13 tahun tanpa persetujuan orang tua.

Kedua, mereka gagal memberikan nformasi kepada pengguna secara ringkas, transparan, dan mudah dipahami. Terakhir, mereka juga memproses sejumlah data dengan kategori khusus mencakup data asal etnis dan ras, genetik, kesehatan dan biometrik, dan lainnya.

Komisaris ICO, John Edwards, berpendapat bahwa TikTok gagal memenuhi kewajiban hukumnya untuk melindungi privasi pengguna termudanya.

“Sudah jelas bahwa pekerjaan kami untuk melindungi anak-anak secara online dengan lebih baik melibatkan kerja sama dengan organisasi tetapi juga akan melibatkan tindakan penegakan hukum jika perlu,” kata Edwards.

Tidak hanya itu saja, Edwards mengatakan, saat ini pihaknya sedang mencari tahu bagaimana lebih dari 50 layanan online yang berbeda sesuai dengan kode Anak-anak. Mereka juga tengah menyelidiki enam kasus yang sedang berlangsung terhadap perusahaan yang menyediakan layanan digital yang tidak mengambil tanggung jawab mereka di sekitar keselamatan anak.

Namun, peringatan besar di sini adalah bahwa temuan ini bersifat sementara. TikTok sekarang memiliki hak untuk membuat representasinya sendiri kepada regulator, setelah itu keputusan akhir akan dibuat.

Secara historis, organisasi besar seperti Marriott International dan British Airways telah berhasil secara signifikan mengurangi nilai denda yang awalnya ditetapkan dalam dokumen “pemberitahuan niat” serupa.

Komisi tersebut berpendapat di masa lalu bahwa regulator GDPR seperti ICO sering kali kalah, terutama di sektor teknologi, oleh perusahaan dengan kantong lebih dalam, pengacara yang lebih baik, dan lebih banyak keahlian teknologi.