Cyberthreat.id – TikTok dilarang di semua perangkat pemerintah Australia karena dinilai memiliki masalah keamanan. Larangan ini dikeluarkan oleh Australia pada Selasa (4 April 2023) mengikuti jejak sekutunya, Amerika Serikat.

"Larangan akan mulai berlaku sesegera mungkin," kata Jaksa Agung Australia Mark Dreyfus dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Reuters. Menurut dia, pengecualian terhadap aplikasi China itu hanya diberikan berdasarkan kasus per kasus dan langkah keamanan yang disesuaikan.

Dreyfus mengatakan keputusan itu diambil “setelah mendapat saran dari badan intelijen dan keamanan.”

Di sisi lain, Australia juga membuat perubahan pada Kerangka Kerja Kebijakan Keamanan Pelindung (PSPF) yang mencatat bahwa TikTok menimbulkan ancaman keamanan karena praktik pengumpulan datanya.

“Aplikasi TikTok menimbulkan risiko keamanan dan privasi yang signifikan bagi entitas non-perusahaan Persemakmuran karena pengumpulan data pengguna yang ekstensif dan paparan perintah di luar hukum dari pemerintah asing yang bertentangan dengan hukum Australia,” demikian dalam perubahan kerangka kebijakan keamanan, dikutip dari Tech Crunch.

Sebelumnya, Selandia Baru telah mengeluarkan kebijakan serupa untuk larangan TikTok di level perangkat Parlemen pada 17 Maret atau sehari setelah Inggris mengumumkan pelarangan yang sama.

Anggota parlemen Australia masih dapat menggunakan TikTok di telepon pribadi tetapi beberapa, termasuk Menteri Layanan Pemerintah federal Bill Shorten dan Perdana Menteri negara bagian Victoria Daniel Andrews, telah memutuskan untuk menghapus akun.

Negara bagian Victoria juga akan melarang aplikasi milik ByteDance itu di perangkat pemerintah negara bagian.

Dengan keluarnya larangan itu, artinya seluruh anggota jaringan berbagi intelijen Five Eyes, terdiri atas AS, Australia, Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Selandia Baru, telah melarang aplikasi dari perangkat pemeirntah. Bahkan, Prancis, Belgia, dan Komisi Eropa telah mengumumkan larangan serupa.

Manajer Umum TikTok Australia dan Selandia Baru, Lee Hunter, mengatakan, TikTok seharusnya tidak menjadi satu-satunya yang disorot. "Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa TikTok merupakan risiko keamanan bagi warga Australia," ujarnya.

Oleh karenanya, menurut dia, seharusnya TikTok tidak boleh diperlakukan berbeda dengan platform media sosial lainnya.

Apakah larangan itu akan mengganggu hubungan diplomatik Australia dengan China? "Segalanya berjalan bai, tetapi tentu saja, akan butuh waktu untuk menyesuaikan situasi," kata Menteri Perdagangan Australia Don Farrell kepada Sky News terkait pengaruh larangan terhadap hubungan perdagangan kedua negara.

Padahal, kedua negara baru saja mengadakan rembug terkait normalisasi perdagangan.

Pada 2018, ketika Australia melarang Huawei terkait penyediaan jaringan 5G-nya, hubungan keduanya memburuk—terlebih Australia mendesak adanya penyelidikan independen tentang asal muasal Covid-19. China akhirnya merespons dengan pengenaan tarif pada komoditas Negeri Kanguru tersebut.[]