Cyberthreat.id – Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mengatakan pihaknya telah meminta masukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dari pemerintah Korea Selatan (Korsel).

Permintaan masukan tersebut, disampaikan pada saat Komisi I DPR menerima perwakilan dari pemerintah Republik Korea, yaitu Kim Kyung-Hyup, Chairman of Intelligence Comittee of National Assembly di Kompleks Parlemen.

“Kami meminta masukan dari pemerintah Korsel terkait dengan regulasi perlindungan data yang diterapkan di sana, akan ditiru jika sesuai dengan kebutuhan kita,” kata Dave dalam keterangannya, Rabu (11/5).

Dave menjelaskan, hingga saat ini pembahasan RUU PDP memang masih menghadapi beberapa persoalan. Salah satunya, perbedaan pendapat antara DPR dan pemerintah terkait dengan wewenang mengelola lembaga independen data pribadi.

Seperti yang diketahui, Pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) ingin otoritas pengawas tersebut berada dibawah instansinya. Sementara itu DPR ingin otoritas pengawas tersebut berada langsung di bawah presiden bukannya di bawah lembaga atau kementerian tertentu.

Padahal, benchmarking dari RUU PDP menggunakan General Data Protection Regulation (GDPR) yang harus dilihat oleh pembuat beleid, yaitu DPR sendiri. Aturan dalam GDPR juga menyebutkan keharusan adanya lembaga independen yang mengelola data pribadi. 

"Selain meminta masukan terhadap RUU PDP, saya berharap hubungan Indonesia dan Korea menjadi jauh lebih baik dengan mengedepankan kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak," tutur Dave.

Saat ini RUU PDP telah mendapatkan perpanjangan waktu pembahasan sebanyak lima kali. Sebelumnya, RUU PDP ini ditargetkan bisa rampung pada Agustus 2020, lalu mundur ke Februari 2021, hingga akhirnya mundur ke kembali hingga tahun 2022. Untuk itu, DPR RI akan terus melakukan pembahasan secara intensif agar RUU PDP ini bisa diselesaikan di tingkat I pada tahun 2022 ini.