Cyberthreat.id - Departemen Pertahanan Israel memangkas daftar negara yang memenuhi syarat untuk membeli teknologi sibernya menyusul kekhawatiran atas kemungkinan penyalahgunaan di luar negeri atas alat peretasan yang dijual oleh perusahaan Israel NSO Group.

Mengutip laporan media Israel Calcalist, Reuters pada Jumat 26 November melaporkan sejumlah negara yang akan dilarang mengimpor teknologi siber Israel termasuk Meksiko, Maroko, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Daftar negara yang dibolehkan membeli lisensi teknologi siber Israel telah dipangkas menjadi hanya 37 negara, turun dari 102 pada awal bulan.

Ini membatasi penjualan semua teknologi siber, bukan hanya yang dikembangkan untuk tujuan ofensif. Laporan Calcalist mencatat bahwa daftar baru akan mempersulit 500 atau lebih perusahaan cyber Israel, dan khususnya perusahaan mata-mata dunia maya seperti NSO, untuk menjual ke negara-negara dengan catatan hak asasi manusia yang buruk atau pemerintah otoriter.

Kementerian Pertahanan Israel, menanggapi laporan itu, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya mengambil "langkah-langkah yang tepat" ketika persyaratan penggunaan yang diatur dalam lisensi ekspor yang dikeluarkannya dilanggar, tetapi tidak mengonfirmasi bahwa lisensi telah dicabut.

Israel telah berada di bawah tekanan untuk mengendalikan ekspor spyware sejak Juli lalu, ketika sekelompok media internasional melaporkan bahwa alat Pegasus NSO telah digunakan untuk meretas telepon wartawan, pejabat pemerintah, dan aktivis hak asasi manusia di beberapa negara.

Laporan tersebut mendorong Israel untuk meninjau kebijakan ekspor dunia maya yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan.

Maroko dan UEA, yang keduanya menormalkan hubungan dengan Israel tahun lalu, serta Arab Saudi dan Meksiko termasuk di antara negara-negara di mana Pegasus dikaitkan dengan pengawasan politik, menurut temuan Amnesty International dan Citizen Lab Universitas Toronto.

NSO telah membantah melakukan kesalahan, dengan mengatakan bahwa mereka hanya menjual alat-alatnya kepada pemerintah dan lembaga penegak hukum dan memiliki perlindungan untuk mencegah penyalahgunaan.

Awal bulan ini, pejabat AS menempatkan NSO dalam daftar hitam perdagangan karena menjual spyware kepada pemerintah yang menyalahgunakannya. Perusahaan itu mengatakan kecewa dengan keputusan itu, karena teknologinya "mendukung kepentingan dan kebijakan keamanan nasional AS dengan mencegah terorisme dan kejahatan."

NSO juga menghadapi tuntutan hukum dan kritik dari perusahaan teknologi besar yang menuduhnya mengekspos pelanggan mereka untuk diretas. Setelah sebelumnya menghadapi tuntutan dari WhatsApp, NSO baru-baru ini digugat oleh Apple Inc karena memfasilitasi peretasan iPhone. Dalam gugatannya, Apple menyebut NSO sebagai "tentara siber bayaran abad ke-21 yang amoral yang telah menciptakan mesin pengawasan dunia maya yang sangat canggih yang mengundang penyalahgunaan rutin dan mencolok." (Lihat: Apple Gugat NSO Israel karena Spyware Pegasus)

Daftar 37 yang Boleh Impor Teknologi Siber Israel

Menurut laporan Calcalist, 37 negara yang diizinkan menggunakan teknologi siber Israel yakni:
Austria, Italia, Islandia, Irlandia, Estonia, Bulgaria, Belgia, Inggris, Jerman, Denmark, Belanda, Yunani, Luxembourg, Latvia, Lithuania, Liechtenstein, Malta, Norwegia, Slovenia, Slovakia, Spanyol, Portugal, Finlandia, Republik Ceko, Prancis, Kroasia, Siprus, Rumania, Swedia, Swiss, Australia, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Kanada.

Jika daftar itu akurat, tampaknya Indonesia juga termasuk yang dikeluarkan dari daftar. Sebab, dalam gugatan WhatsApp terhadap NSO pada April  2020, disebutkan bahwa Indonesia termasuk negara yang membeli lisensi alat sadap Pegasus. Namun, pemerintah Indonesia tak pernah secara terbuka mengakuinya. (Lihat: Ada Indonesia dalam Gugatan Peretasan WhatsApp Memakai Pegasus Buatan NSO Israel). []