Salah satu alat peretas ponsel bikinan NSO Group yang pernah dipamerkan di sebuah konferensi keamanan di Paris pada 2019. | Foto: Becky Peterson/Business Insider
Salah satu alat peretas ponsel bikinan NSO Group yang pernah dipamerkan di sebuah konferensi keamanan di Paris pada 2019. | Foto: Becky Peterson/Business Insider
Cyberthreat.id – Dugaan pembelian spyware canggih bernama “Pegasus” sedang diselidiki di Meksiko.
Kantor Kejaksaan Agung Meksiko pada Minggu (16 Oktober 2022), mengatakan sedang menyelidiki pembelian Pegasus oleh pemerintahan sebelumnya. Mereka ingin mengetahui apakah pembelian sebesar US$23 juta itu dilakukan secara legal atau tidak.
Penyelidikan saat ini dilakukan terhadap dua orang, salah satunya mantan pejabat terkemuka Meksiko,tulis Reuters.
Pemerintah Meksiko saat ini yang dipimpin oleh Presiden Andres Manuel Lopez Obrador membantah terkait isu program komputer mata-mata tersebut.
Berita Terkait:
Dalam penyelidikan, kejaksaan mengatakan bahwa otoritas kehakiman telah menerima bukti bahwa NSO, perusahaan Israel yang membuat Pegasus, telah “menjual secara ilegal”. Sayangnya, kejaksaan tak memberikan rincian lebih lanjut terkait maksud tersebut.
NSO tak menanggapi terkait penyelidikan tersebut.
Berkali-kali, NSO mengatakan bahwa Pegasus hanya dipakai oleh para penegak hukum dan badan intelijen negara untuk melawan terorisme. Mereka mengatakan telah mendapatkan lisensi dari pemerintah Israel. Namun, sejumlah negara mengakhiri kontrak kerja sama dengan NSO setelah terdeteksi ada penyalahgunaan.
NSO mengatakan, perusahaan tidak mengoperasikan Pegasus, tidak memiliki jangkauan terhadap operasionalnya juga tidak mengumpulkan informasi pelanggan.
Penggunaan Pegasus oleh Meksiko sebelumnya terdeteksi oleh Citizen Lab pada tahun 2017 di bawah mantan Presiden Enrique Pena Nieto.
Kementerian Pertahanan Meksiko mengatakan, lembaganya memang telah mengontrak layanan Pegasus dari Juni 2011 hingga Agustus 2013 dan membantah tuduhan mata-mata terhadap warganya.
Pegasus hanya digunakan untuk menjaga keselamatan dan kapasitas operasi angkatan bersenjata melalui pekerjaan intelijen, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, tulis Reuters.
[]
Share:
