Cyberthreat.id – Ketua Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Gede Naryana, berharap fungsi pengawasan data pribadi yang diamanatkan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) bisa diberikan kepada Komisi Informasi.

Ini lantaran adanya irisan fungsi pengawasan dan keterbukaan informasi yang juga dimiliki oleh Komisi Informasi.

“Karena mempunya irisan yang kuat antara fungsi KIP dengan RUU PDP itu tentunya kami berharap lembaga independennya itu di Komisi Informasi,” ujar Gede dalam dalam diskusi “Pentingnya Lembaga Independen dalam Mengawal Perlindungan Data Pribadi” yang diadakan KIP secara vitual, Senin (25 Januari 2021).

Gede berencana mengirimkan pendapat resmi secara tertulis kepada anggota Komisi 1 DPR RI dan Panja RUU PDP terkait dengan masukan untuk memberi penambahan kewenangan terkait fungsi PDP kepada Komisi Informasi.

Sementara, Ketua Bidang Kelembagaan KIP Cecep Suryadi, sepakat dengan pandangan untuk menggabungkan kewenangan keterbukaan informasi dan perlindungan data pribadi.

“Dengan satu lembaga yang fokus, maka akan tercipta harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan serta pengawasan yang baik,” ujar Cecep.

Selain itu, ia juga menyinggung perlunya independensi lembaga pengawas data pribadi.

Menurut dia, posisi otoritas yang independen sangat penting karena cakupan pengawasannya sangat luas, yakni perorangan, badan publik, serta swasta yang memiliki beragam kepentingan untuk menggunakan data pribadi.

Cecep mengatakan, ada empat urgensi mengapa lembaga tersebut harus independen, antara lain kewenangan penyelesaian sengketa, supervisi, kolaborasi, dan edukasi.

Dalam hal penyelesaian sengketa, lembaga pengawas harus mampu melakukan proses penyelesaian sengketa dengan cara yang cepat.  Penyelesaian ini tidak harus melalui persidangan karena di beberapa negara juga melakukan upaya penyelesaian yang fleksibel.

Selanjutnya, terkait dengan supervisi, lembaga pengawas harus melakukan penguatan sistem dan harmonisasi secara holistik terhadap ketentuan PDP. Standar dan detail pengaturan antarsektor harus disinkronkan.

Dari sisi kolaboratif, lembaga tersebut juga harus berupaya untuk mendayagunakan dan mengembangkan ekosistem kelembagaan yang lain yang terkait dengan perlindungan data.

Terakhir edukasi, lembaga pengawas harus memiliki jaringan, melakukan literasi dan sosialisasi kepada publik atau pengendali data pribadi (pemerintah dan non-pemerintah/korporasi) akan pentingnya PDP.[]

Redaktur: Andi Nugroho