Cyberthreat.id - Lebih dari 80 organisasi pemeriksa fakta dari seluruh dunia menyebut YouTube "salah satu saluran utama disinformasi dan misinformasi online di seluruh dunia." Kerena itu, mereka  ingin agar Youtube berbuat lebih banyak untuk mengatasi masalah tersebut.

Dilansir CNN, Rabu (12 Januari 2022), dalam surat terbuka kepada CEO YouTube Susan Wojcicki yang diterbitkan hari ini, kelompok itu mengatakan langkah-langkah platform saat ini untuk memerangi informasi yang salah "terbukti tidak cukup" dan menyusun serangkaian langkah yang direkomendasikan untuk meningkatkan pendekatannya, termasuk menyediakan lebih banyak konteks dan sanggahan, serta mengurangi kemampuan penyebar misinformasi untuk memonetisasi konten mereka di platform.

Surat itu muncul di tengah kekhawatiran tentang kesalahan informasi online, terutama terkait dengan pemilihan umum dan klaim kesehatan. YouTube, bagaimanapun, secara umum menghadapi pengawasan yang lebih rendah daripada sesama raksasa teknologi Facebook (sekarang menjadi divisi dari perusahaan induk Meta (FB), yang juga pernah menerima surat serupa pada November 2016.

"YouTube mengizinkan platformnya untuk dipersenjatai oleh aktor yang tidak bermoral untuk memanipulasi dan mengeksploitasi orang lain, dan untuk mengatur dan menggalang dana sendiri," bunyi surat itu.

"Kami mendesak Anda untuk mengambil tindakan efektif terhadap disinformasi dan misinformasi, dan untuk menguraikan peta jalan kebijakan dan intervensi produk untuk meningkatkan ekosistem informasi - dan untuk melakukannya dengan organisasi pemeriksa fakta independen dan non-partisan di dunia."

Meta, Twitter, dan YouTube semuanya telah bermitra dengan pemeriksa fakta dalam beberapa kapasitas selama bertahun-tahun. Upaya Meta, yang diberi nama Jaringan Pengecekan Fakta Internasional, umumnya dianggap paling kuat karena mengandalkan 80 organisasi pemeriksa fakta dalam 60 bahasa di seluruh dunia. YouTube, pada bagiannya, mengatakan bahwa pihaknya berkolaborasi dengan ratusan penerbit untuk mengarahkan pengguna di beberapa negara ke informasi otoritatif di panel pemeriksa fakta.

Dalam panggilan telepon dengan wartawan sebelum penerbitan surat tersebut, anggota dari beberapa penandatangan surat tersebut mengatakan bahwa mereka telah bertemu beberapa kali dengan perwakilan YouTube dan Google selaku pemiliknya, untuk membahas kerja sama memerangi informasi yang salah, tetapi mengatakan bahwa komitmen perusahaan masih gagal.

"Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berubah," kata Cristina Tardáguila, pendiri organisasi pengecekan fakta Brasil Agencia Lupa dan direktur program senior di International Center for Journalists, dalam panggilan telepon.

"Saya pikir perbedaan besar di sini ... adalah saatnya untuk benar-benar menekan YouTube. Mereka sudah ada sejak lama," ujarnya.

Dalam sebuah pernyataan kepada CNN Business tentang surat itu, juru bicara YouTube Elena Hernandez menyebut pemeriksaan fakta sebagai "alat penting" tetapi "satu bagian dari teka-teki yang jauh lebih besar untuk mengatasi penyebaran informasi yang salah."

"Selama bertahun-tahun, kami telah banyak berinvestasi dalam kebijakan dan produk di semua negara tempat kami beroperasi untuk menghubungkan orang-orang ke konten otoritatif, mengurangi penyebaran informasi yang salah, dan menghapus video yang melanggar," kata Hernandez.

"Kami telah melihat kemajuan penting, dengan menjaga konsumsi misinformasi batas yang direkomendasikan secara signifikan di bawah 1% dari semua penayangan di YouTube, dan hanya sekitar 0,21% dari semua penayangan adalah konten melanggar yang kemudian kami hapus. Kami selalu mencari cara yang berarti untuk meningkatkan dan akan terus memperkuat pekerjaan kami dengan komunitas pemeriksa fakta," tambahnya.

YouTube memang telah mengambil beberapa tindakan untuk memerangi misinformasi. Misalnya, saat pengguna menelusuri "Covid-19" di YouTube, laman hasil menautkan ke informasi dari situs resmi pemerintah, dan menampilkan video dari sumber berita resmi di urutan teratas. YouTube telah menangguhkan tokoh-tokoh seperti Senator GOP Rand Paul dan Ron Johnson karena melanggar kebijakan misinformasi Covid-19.

Tetapi kelompok pemeriksa fakta mengatakan bahwa mereka ingin YouTube membuat sistem yang lebih jelas dan konsisten untuk bekerja dengan organisasi pemeriksa fakta. Surat itu menyerukan kepada YouTube untuk "memublikasikan kebijakan moderasi penuh mengenai disinformasi dan misinformasi, termasuk penggunaan kecerdasan buatan dan data mana yang mendukungnya."

"Fokus YouTube harus pada menyediakan konteks dan menawarkan sanggahan, yang secara jelas ditumpangkan pada video atau sebagai konten video tambahan," katanya. "Itu hanya bisa datang dari masuk ke dalam kolaborasi yang bermakna dan terstruktur ... dan secara sistematis berinvestasi dalam upaya pengecekan fakta independen di seluruh dunia."

Penandatangan surat tersebut terdiri dari organisasi pemeriksa fakta dari lebih dari 46 negara, termasuk Africa Check, Rappler Filipina; Science Feedback Prancis; India Factly; Colombiacheck; dan FactCheck.org dan The Washington Post Fact-checker dari Amerika Serikat.

Surat itu secara khusus menyebut kekurangan dalam kemampuan YouTube memoderasi konten non-bahasa Inggris, dan meningkatkan kekhawatiran tentang penyebaran misinformasi lintas batas.

"Kami ingin YouTube benar-benar serius tentang bahasa selain bahasa Inggris, negara-negara selain Amerika Serikat," Carlos Hernández-Echevarría, kepala kebijakan publik dan pengembangan kelembagaan di pengecekan fakta dan verifikasi media sosial nirlaba Maldita. (Hernandez dari YouTube mengatakan bahwa platform tersebut memberlakukan kebijakannya secara global, dan bahwa sistemnya bekerja untuk mengurangi konten yang berpotensi melanggar dan mempromosikan konten otoritatif di seluruh dunia.)

Surat itu juga meminta YouTube mengambil tindakan terhadap akun yang kontennya berulang kali ditandai menyajikan informasi yang salah. Tindakan yang diusulkan termasuk menghapus kemampuan akun tersebut untuk memonetisasi konten melalui iklan atau mengarahkan pemirsa ke platform pembayaran luar, dan memastikan algoritma YouTube tidak mempromosikan informasi yang salah.

YouTube telah mengatakan bahwa pada tahun 2020 mereka melarang kelompok terkoordinasi seperti QAnon dan Proud Boys, yang dikenal karena menyebarkan teori konspirasi dan informasi yang salah tentang pemungutan suara dan pemilihan. Platform tersebut mengatakan telah mengambil tindakan serupa di negara lain.

Pada akhir September, YouTube mengumumkan langkah-langkah untuk menindak klaim anti-vaksin. Platform tersebut mengatakan pada saat itu akan menghapus saluran beberapa penyebar misinformasi vaksin yang terkenal dan bahwa video yang mendorong informasi yang salah tentang vaksin yang saat ini disetujui dan diberikan akan dihapus dan poster mereka tunduk pada kebijakan pemogokan. Namun, para kritikus mempertanyakan mengapa YouTube menunggu begitu lama untuk mengambil tindakan seperti itu.

Penandatangan surat itu mengatakan mereka berharap untuk bertemu dengan Wojcicki untuk membahas penerapan saran mereka untuk "menjadikan YouTube sebagai platform yang benar-benar melakukan yang terbaik untuk mencegah disinformasi dan misinformasi yang dipersenjatai terhadap penggunanya dan masyarakat pada umumnya." []