Cyberthreat.id - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengadakan konferensi pers terkait peretasan yang terjadi pada akun media sosial Youtube DPR RI di Ruang Pers Gedung DPR-MPR RI Senayan, Jakarta pada Kamis (7/9/2023).

Juru Bicara BSSN Ariandi Putra beserta Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Dominggus Pakel didampingi oleh Kepala Biro Pemberitaan Setjen DPR RI Indra Pahlevi serta Kepala Pusat Teknologi Informasi Djaka Dwi Winarko memberikan keterangan dan kronologis insiden peretasan yang terjadi pada akun media sosial Youtube DPR RI.

Ariandi menyatakan bahwa tim BSSN sedang melakukan investigasi terhadap seluruh perangkat yang terhubung ke akun Youtube DPR-RI yang telah di ambil alih paksa akunnya oleh pelaku pada hari Rabu 6 September 2023 kemarin.

“Tim National CSIRT BSSN bersama dengan tim CSIRT DPR-RI telah melakukan investigasi sejak 6 September 2023 dan terus melakukan penyelidikan terhadap komputer di ruang kerja Setjen DPR RI yang diduga menggunakan aplikasi bajakan,” kata Ariandi.

Ariandi menambahkan bahwa aplikasi bajakan tidak sepatutnya digunakan dan agar lebih berhati-hati dalam mengakses internet.

“BSSN dan DPR-CSIRT telah melakukan koordinasi dengan Bareskrim Polri sebagai upaya untuk menindaklanjuti penegakkan hukum sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku,” tambah Ariandi

Pasca insiden terebut BSSN memberikan rekomendasi kepada Setjen DPR RI untuk memastikan seluruh perangkat yang digunakan mengelola akun media sosial, baik smartphone dan komputer sudah terpasang antivirus, memastikan mengaktifkan two factor authentication, melakukan pemindaian dengan antivirus/anti malware secara berkala, memastikan tidak menginstall software bajakan, selalu waspada akan bahaya phishing dan tidak mengunjungi situs berbahaya, selalu membersihkan session login, cookie dan atau browsing history di perangkat dan tidak sembarang menginstall extension tambahan di browser.

Peretasan dapat menimpa instansi manapun, untuk itulah BSSN selalu mengingatkan agar tim tanggap insiden siber instansi dapat selalu melakukan langkah-langkah pro aktif guna meminimalisir risiko terjadinya insiden siber.[]