Cyberthreat.id - Pakar Hukum Siber, Awaludin Marwan, mengatakan pemerintah harus mengoptimalkan kolaborasi alamat internet protokol (IP address), keamanan siber (cyber security), dan norma-norma hukum untuk mengurangi kejahatan siber.

Menurut Awaludin, dengan mengolaborasikan ketiganya akan meningkatkan keamanan siber di Indonesia. Dia juga menyarankan agar pemerintah mendorong seluruh penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk bergabung dengan IDNIC untuk mengoptimalkan penggunaan IP Address untuk meningkatkan keamanan sistem mereka. IDNIC adalah organisasi di bawah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yang mengurusi pengalokasikan alamat internet protocol.

"Saya rasa kita perlu mendorong agar pemerintah meminta PSE bergabung dengan IDNIC, akan banyak manfaat yang mereka dapatkan," kata Awalu dalam dikusi '#CyberCorner Teknik IDNIC Menjaga Sumber Daya Internet' yang diselenggarakan Cyberthreat.id secara virtual melalui Jumpa.id, Sabtu (9 Januari 2020).

Untuk mendorong hal ini, kata Awaludin, pemerintah harus melakukan stimulasi ke PSE. Terlebih saat ini literasi digital mengenai keamanan dan manfaat IP Address ini masih sangat rendah. Pemerintah juga bisa melakukan subsidi untuk melakukan sosialisasi ke PSE agar mereka menyadari manfaat dari optimalisasi alamat IP dalam hal keamanan siber.

"Kalau ini di-cover oleh pemerintah, segala pihak yang menyelenggarakan sistim elektronik mereka akan bergabung dengan IDNIC, dan keamanan siber mereka juga akan meningkat," ujarnya.

Awal mengatakan, jika optimasi IP Address ini diwujudkan dan berhasil meningkatkan keamanan siber, maka kepercayaan publik terhadap PSE akan meningkat. Hal ini dikarenakan performa keamanan siber yang baik akan menentukan tingkat kepuasan dari pelanggan.

"Hal juga sesuai dengan beberapa regulasi yang mengatur PSE, di mana mereka dituntut untuk meningkatkan keamanan siber mereka," ujarnya.

Selain Awaluddin Marwan, diskusi yang dipandu oleh Pemimpin Redaksi Cyberthreat.id Nurlis Effendi, juga menghadirkan Ketua Indonesia Network Information Centre (IDNIC) Adi Kusuma, dan Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi.[]

Editor: Yuswardi A. Suud