Cyberthreat.id - Presenter Najwa Shihab sedang mendapat serangan balik dari sejumlah anggota DPR RI. Itu terjadi setelah sebelumnya Najwa mengkritik anggota DPR RI yang menurutnya masih saja sibuk membahas RUU yang kontroversial di tengah pandemi virus corona. RUU yang disorot Najwa diantaranya adalah Omnibus Law, RUU Permasyarakatan, dan RUU KUHP.
Kritik tajam itu ternyata membuat sejumlah anggota dewan meradang. Salah satunya adalah Andre Rosiade, anggota DPR RI dari Partai Gerindra.
Selain membantah tidak memprioritaskan penanganan Covid-19, Andre menyinggung soal hubungan Najwa Shihab dengan Sekolah.mu, salah satu platform belajar online yang digandeng pemerintah di program Kartu Prakerja.
"Saran saya sebagai sahabat, @NajwaShihab juga bisa langsung membantu rakyat. Apalagi ada informasi diduga start up SEKOLAHMU yang berada di bawah PT. Sekolah Integrasi Digital mendapatkan penunjukan proyek Kartu Prakerja. Dimana diduga SEKOLAHMU punya hubungan dengan @NajwaShihab," kata Andre di akun Twitter-nya yang memiliki 118 ribu pengikut pada 2 Mei lalu.
"Seandainya dugaan ini benar, bahwa SEKOLAHMU mendapatkan penunjukan langsung Proyek Kartu Prakerja, tentu keuntungannya bisa dipakai membantu masyarakat yg terdampak Wabah Covid 19. Apalagi Proyek ini ada karena adanya Wabah Pandemi Covid 19," sindir Andre.
Meskipun dalam cuitannya Andre menyebut akun Twitter milik Najwa, namun Najwa tak membalasnya.
Anggota DPR RI dari PDIP Arteria Dahlan juga tak kalah berang. Dia meminta Najwa meminta maaf kepada DPR RI secara institusional atas kritik yang menurut Arteria cenderung tidak benar dan provokatif.
Menurut Arteria, kritik yang disampaikan Najwa sudah dikonstruksi dan disengaja untuk memfitnah dan menista pribadi maupun anggota DPR RI.
"Saya ingatkan bahwa kesabaran orang ada batasnya, jangan sampai merasa diri berparas cinderella berhati malaikat seperti tidak punya aib dan dosa." kata Arteria dalam keterangan tertulis, Senin (4 Mei 2020) seperti dikutip dari Kompas.com.
"Sadarlah sebelum terlambat. Perbaiki diri. Apa perlu kita umbar ke publik aib dan dosa serta moralmu? Apa perlu jalur hukum yang akan menjadi penentu hidupmu?" tambah Arteria.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani juga ikut bersuara. Menurutnya, RUU yang disampaikan Najwa adalah inisiatif pemerintah, sehingga DPR harus meresponnya sesuai aturan perundang-undangan.
"Kenapa yang dikritisi DPR-nya? Ini menandakan Najwa yang sarjana hukum tapi tidak mengerti kewajiban DPR baik menurut konstitusi maupun UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," kata Arsul.
Sejauh ini, belum ada respon balasan dari Najwa Shihab terkait serangan balik sejumlah anggota DPR RI itu. Sementara di situs resmi Sekolah.mu yang disebutkan, bahwa platform digital tersebut diluncurkan oleh Najeela Shihab di acara Temu Pendidik Nusantara di Jakarta pada 25-27 Oktober 2019.
Najelaa yang merupakan kakak kandung Najwa Shihab yang juga Head of Sekolahmu menyatakan, aplikasi Sekolahmu menjadi platform kolaborasi antara sekolah dan korporasi untuk menghadirkan program-program yang mendukung kompetensi para murid.
Sebelumnya, pada Sabtu (2 Mei 2020), Najwa menyampaikan kritiknya untuk anggota DPR RI lewat sebuah video berdurasi 4 menit 57 detik yang diunggah di channel Youtube dan diberi judul 'Kepada Tuan Puan DPR Yang Terhormat’.
Berikut adalah transkrip lengkap kritikan Najwa itu.
Kepada tuan dan puan para anggota DPR yang terhormat. Apa kabar hari ini? Sepertinya tidak sebaik biasanya. Sama, di sini pun begitu.
Kita semua memang sedang diuji. Hidup memang tak selalu baik kan?
Seperti kami-kami ini, tuan dan puan juga mungkin lebih banyak bekerja dirumah.
Kalau lihat siaran sidang atau rapat terbuka di Gedung DPR sekarang sih keliatan banyak kursi yang kosong. Eh, tapi biasanya juga kosong kan ya?
Tuan dan puan anggota DPR yang terhormat. Saya perhatikan parlemen-parlemen negara lain fokus melawan corona.
Tapi rasa-rasanya, isu-isu yang keluar dari Senayan belakangan kok kebanyakan tidak terkait corona ya.
Kami malah membaca kok DPR bersemangat membahas isu-isu lain.
Contohnya, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak ditolak karena dinilai mementingkan kepentingan investor diatas kebutuhan pekerja.
Presiden Jokowi pekan lalu sempat menyatakan pemerintah dan DPR menunda pembahasan salah satu kluster di Rancangan Undang-Undang itu, klaster ketenagakerjaan.
Ini untuk memberi kesempatan mendalami substansi dan mendapat masukan dari banyak pihak.
Berpegang pada alasan itu, maka sudah seharusnya klaster lain dalam RUU Cipta kerja pun perlu ditinjau ulang.
Karena yang lain juga bukan tanpa masalah. Terutama dari perspektif lingkungan dan keadilan ganjer.
Tidak cukup hanya menunda pembahasan satu klaster saja.
Ada juga RUU lain yang masih nekat mau dibahas. Ada RUU KUHP yang tahun lalu diserbu unjuk rasa.
Lalu RUU Permasyarakatan, ada koruptor yang sudah ngebet pengen bebaskah? Eh, apa kabar pak Yasonna?
Terus terang saja, membahas Undang-Undang yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Di masa seperti sekarang ini, terlalu mengundang curiga.
Gara-gara pandemi, yang pada jatuh cinta saja berani menunda nikah loh.
Ini DPR kok buru-buru banget kek lagi kejar setoran.
Tidak ada Undang-Undang tidak penting, semua penting.
Justru karena Undang-Undang itu penting, aneh jika pembahasannya diseriusin di waktu seperti sekarang.
Saat di mana perhatian dan kosentrasi kita sedang terkuras bertahan hidup ditengah wabah.
Produk hukumnya pun berpotensi cacat bila tidak memenuhi keriteria ketentuan.
Dan rasanya belum ada aturan pembahasan RUU secara virtual.
Jika ngotot menuntaskan Omnibus Law atau RUU KUHP atau RUU Permasyarakatan, jangan salahkan jika ada menilai DPR tidak menjadikan perang melawan corona sebagai prioritas.
Saya percaya, septiap tindakan dan keputusan di masa krisis mencerminkan skala prioritas.
Atau memang inikah prioritas wakil-wakil rakyat kami saat ini?
Bikin ribut juga jelas tak seharusnya jadi prioritas.
Satgas covid-19 DPR kemarin, dikabarkan mengimpor jamu ilegal dari Tiongkok secara besar-besaran untuk pasien positif virus corona.
Satgas kemudian membantah itu, katanya ini di produksi di Jakarta dan merupakan sumbangan wakil ketua DPR RI, Sufmi Dasco yang akan dibagikan gratis ke berbagai rumah sakit.
Kemudian dikabarkan juga, jamunya mengandung bahan berbahaya dan belum terbukti klinis.
Satgas lagi-lagi membantah, katanya sedang proses dapatkan izin edar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
Sedang itu berarti belum kan ya?
Tuan dan Puan yang terhormat, niat baik pun perlu proses yang baik.
Proses yang semrawut hanya akan disusul polemik.
Sementara sekarang kita sedang banyak-banyaknya menaruh harapan kepada negara.
Tindak tanduk DPR salah benarnya akan selalu dilihat.
Makanya, sempat ramai juga warganet mengkritik satgas covid-19 DPR-RI yang berfoto mengenakan APD saat hendak berkunjung ke rumah sakit darurat wisma atlet menyerahkan sumbangan DPR.
Ini di nilai melukai hati masyarakat.
Tenaga medis kita saja bertaruh nyawa benar karena kekurangan APD.
Tidak ada yang mergukan jumlah sumbangan DPR, kami yakin pasti banyak. Namanya juga DPR, beli riban rapid-test aja mampu, ngeborong jamu apalagi.
Tapi ini soal rasa dan empati, kecuali ya kalau yang dipakai anggota DPR itu APD yang lain, Alat Pelindung Dewan.
Salam hormat, dari kami yang kalian wakili.
Update:
Share:
