
illustrasi
illustrasi
Cyberthreat.id – Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno, mengungkapkan bahwa Komisi I DPR RI akan segera membuat Panitia Kerja (Panja) Kebocoran Data dan Judi Online.
Pembentukan Panja ini diharapkan bisa mengurai berbagai masalah terkait kebocoran data dan judi online yang sedang marak terjadi belakangan ini, secara lebih detail.
“Seperti, bagaimana mendukung program serta kebijakan pemerintah dalam hal memastikan sistem pengamanan data ditingkatkan dan kebocoran data tidak terjadj lagi,” ujar Dave dalam keterangannya, Kamis (15 September 2022).
Dave menyebutkan panja ini baru akan dibentuk dan mulai bekerja setelah pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP). Dia sampaikan, Komisi I saat ini masih fokus kepada pengesahan RUU PDP.
"Mungkin pada bulan-bulan ini, nanti diinformasikan lagi. Intinya Panja ini untuk merespon isu-isu aktual di masyarakat ya," imbuh Dave.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR lainnya, Bobby Adhityo Rizaldi menjelaskan, pembentukan panja ini juga berkaitan dengan CSIRT (Computer Security Incident Response Team) pada tahun 2023. Utamanya untuk menghadapi berbagai serangan siber yang terjadi di era digital saat ini.
Panja ini nantinya akan mempertanyakan kepada pemerintah mengenai kasus-kasus kebocoran data yang terjadi belakangan ini, termasuk peretasan yang dilakukan oleh hacker Bjorka. Hal itu dilakukan, untuk memperoleh gambaran langkah yang akan dilakukan pemerintah terhadap kebocoran data.
"Panja ini nanti akan mengungkapkan kepada publik, kita tanya kata pemerintah ini nggak penting, tapi kata pengamat Pak A, Pak B Pak C ini sangat penting dan itu datanya sangat valid," kata dia.
Bobby menambahkan, salah satu alasan panja ini dibentuk karena kemunculan Hacker Bjorka yang membocorkan data di media sosial. Selain itu, pembentukannya pun juga untuk memastikan negara memiliki instrumen untuk menindaklanjuti persoalan kebocoran data.
"Kami kan di parlemen hanya memastikan apapun yang terjadi di masyarakat, negara memiliki instrumennya untuk menindaklanjuti apa yang dibutuhkan," tutup Bobby.
Share: