Cyberthreat.id - Setelah sempat tak bisa digunakan sejak Jumat pagi (10 April 2020), Gojek kembali mengaktifkan layanan angkutan  roda dua Go-Ride untuk pengguna di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek).

Sebelumnya, Chief of Corporate Affairs Nila Marita mengatakan, penonaktifan sementara fitur GoRide berlaku untuk Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi (Jabodetabek). Hal itu dilakukan menyusul mulai diterapkannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemprov DKI Jakarta.

Namun, Gojek tampaknya belakangan berubah pikiran. Layanan GoRide kembali diaktifkan untuk kota-kota di sekitar Jakarta seperti Bogor, Tangerang, Depok.

"Larangan ojek online membawa penumpang selama penerapan PSBB pada 10 April hingga 23 April berdampak pada berhentinya sementara salah satu layanan yang disediakan oleh mitra driver Gojek di wilayah DKI Jakarta, yaitu layanan transportasi roda dua GoRide," kata Nila Marita seperti dilaporkan kompas.com pada Jumat malam (10 April 2020).

Pagi hingga siang tadi, sejumlah pengguna Gojek di Tangerang Selatan tidak bisa mengakses fitur GoRide untuk memesan layanan angkutan roda dua. Saat pengguna menekan fitur GoRide, aplikasi secara otomatis menyajikan harga layanan taksi mobil atau GoCar.

Namun, ketika dicoba lagi pada malam hari, layanan Go-Ride sudah bisa berfungsi kembali untuk area Tangerang Selatan, meskipun tetap ada peringatan "karena PSBB di Jakarta, GoRide tutup dulu. Kamu bisa pake GoCar, maksimal dua penumpang."

Seperti diketahui, Pemerintah DKI Jakarta mulai 10 April 2020 memberlakukan PSBB hingga 14 hari mendatang.

"Ojek online boleh untuk mengantar barang, tapi tidak untuk mengantar orang," kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis malam (9 April 2020).

Dalam Pergub Nomor 33 tahun 2020 yang ditandatangani Anies pada 9 April, larangan itu tertuang di pasal 18 butir ke 6 yang berbunyi,"Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang."

Larangan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PPSB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Dalam Permenkes, larangan itu tercantum pada pasal 13 yang berbunyi,"Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang."[]