Cyberthreat.id - Pakar IT dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, melihat faktor manusia sebagai kesalahan utama dalam kasus lolosnya buronan korupsi Harun Masiku di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta pada 7 Januari 2020. Menurut Alfons, kebobolan sistem imigrasi di bandara jadi contoh karena secara tidak langsung menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan sistem milik pemerintah lainnya.

"Kalau mau ngomong fair siapa yang bertanggung jawab, ya memang harus manusianya. Enggak bisa dilempar ke sistemnya," kata Alfons kepada Cyberthreat.id, Jumat (21 Februari 2020).

Sistem elektronik di bandara, kata dia, akan selalu mengikuti perintah manusia yang menjalankan, mengontrol, dan memantau dengan tujuan keamanan negara. Sistem ibarat senjata yang jika berada di tangan polisi akan digunakan untuk menangkap penjahat, sebaliknya jika senjata berada di tangan penjahat akan digunakan untuk kejahatan.

"Jadi, sistem itu netral. Manusia yang mendesainnya kurang pintar, Sisdur (sistem dan prosedur) tidak diperiksa dengan baik, pembatasan enggak jelas. Semua jelas tidak direncakan dengan baik, kalaupun sudah baik celah pasti ada. Misalnya di manusianya."

Sebelumnya, Tim Gabungan Pemeriksa terhadap Perlintasan Keimigrasian menyatakan pihak vendor lupa dalam menyinkronkan ataupun menghubungkan data perlintasan pada PC konter Terminal 2F Bandara Soetta dengan server lokal Bandara Soetta dan seterusnya server di Pusdakim Ditjen Imigrasi. Inilah yang menurut Alfons sangat konyol.

Anggota Tim Gabungan, Syofian Kurniawan, pada Rabu (19 Februari 2020) mengatakan insiden itu terjadi karena kelalaian vendor. 120 ribu orang, termasuk Harun Masiku, tak tercatat sistem keimigrasian sepanjang 23 Desember hingga 10 Januari 2020.

"Kalau imigrasi kebobolan seperti itu, harus dicari kenapa akses sebesar itu kalau sistemnya rusak. Nah, ini jadi masalah karena imigrasi ini levelnya negara, pelayan rakyat, kalau misalnya down atau diserang, artinya ini tidak ada yang sengaja meloloskan seorang."

"Kalau misalnya sistem dibuat down lalu orang tertentu dibiarkan lolos. Misalnya institusi sebesar imigrasi kinerjanya kayak gini. Orang bisa tertawa. Kok bisa down lalu orang lolos. Ini pasti manusianya, bukan sistemnya."

Digital Forensik

Kalau dilakukan digital forensik guna mencari tahu apa yang terjadi, Alfons menegaskan bahwa digital forensik tidak akan bisa bohong. Digital forensik, kata dia, memeriksa secara keseluruhan apakah sistem dan SOP-nya jelas, level yang bertanggung jawab siapa, pengawasannya seperti apa, siapa saja yang boleh akses dan lain-lain.

"Saya pikir masalah ini bisa menjadi kesempatan emas untuk melakukan evaluasi ulang. Itu ada kesalahan besar atau lubang yang sangat besar di imigrasi."

"Ini salah satu contoh saja karena secara tidak langsung menimbulkan pertanyaan sistem milik pemerintah lainnya bagaimana. Layanan publik jadi korban. Kenapa sistem down tiga pekan dan bagaimana layanan dan tanggung jawab ke publik. Kan melayani rakyat. Jadi, kita jangan konyol. Imigrasi itu harus kuat sistemnya. Kita bayar pajak untuk sistem yang kacau."