Jakarta, Cyberthreat.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan dalam lima tahun kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil 5.000 desa yang tersebar di 27 kota/kabupaten bisa terkoneksi internet. Saat ini, pemprov masih menyiapkan dukungan infrastruktur.

Sejumlah tempat wista bakal menjadi prioritas dengan disediakan jaringan wi-fi gratis dari Dinas Kominfo setempat. "Visi misi kami adalah mewujudkan ke arah Digital Province," ujar Kepala Dinas Kominfo Jawa Barat, Setiaji, saat berbincang dengan Cyberthreat.id, pekan lalu.

Sebelum menjadi kepala Dinas Kominfo, Setiaji adalah Kepala UP Jakarta Smart City milik Pemprov DKI Jakarta. Setiaji paham bagaimana pengembangan program Kota Cerdas yang berbasis teknologi informasi. Bedanya, jika Jakarta mem-branding diri dengan istilah Jakarta Smart City, Jawa Barat memilih istilah Digital Province.

Setiaji mengatakan, dari sisi demografis Jabar sangat heterogen dari perkotaan hingga pedesaan. Hal ini yang membedakan dengan Jakarta. Di Jakarta, infrastruktur juga lebih mudah dan kebanyakan penduduk telah melek teknologi, sedangkan di Jabar literasi digital masih rendah karena akses internet yang tidak ada.

"Arah kami adalah pengembangan digital inklusif. Digital ini kan bukan milik perkotaan saja, tapi harus bermanfaat bagi orang-orang di pedesaan," ujar Setiaji.

Dengan program inklusif itu, Setiaji menambahkan, ada tiga titik berat yang akan dikejar Pemprov Jabar. Pertama, seluruh desa terkoneksi internet dengan menggandeng Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo. Dari 5.000 desa tersebut, 600 desa saat ini masih belum memiliki sinyal internet atau blank spot.

Kedua, setelah desa-desa itu dapat akses internet, pemerintah setempat menyediakan layanan digital atau konten digital. Dengan melek literasi digital, diharapkan dan ini menjadi tahap ketiga, seperti ada pelaku usaha UMKM bisa memanfaatkan e-commerce, pendirian startup, dan literasi digital kian masif.

Setiaji menyadari bahwa di Jabar masih banyak angka putus sekolah. Oleh karena itu, edukasi vokasional (kejuruan) lebih ditonjolkan. "Biar mereka (anak-anak sekolah) memiliki coding skill, pesantren coding, SMK coding, sehingga memiliki kapasitas menggunakan teknologi informasi," kata dia.