IND | ENG
Drone Emprit: Mayoritas Warga Twitter Kecewa Revisi UU KPK

Peta SNA Drone Emprit yang menggambarkan revisi UU KPK di Twitter | Foto: Twitter Ismail Fahmi

Drone Emprit: Mayoritas Warga Twitter Kecewa Revisi UU KPK
Arif Rahman Diposting : Jumat, 13 September 2019 - 14:16 WIB

Jakarta, Cyberthreat.id - Mesin analisa media sosial Drone Emprit menyatakan sebagian besar warga Twitter menunjukkan kekecewaan terhadap revisi UU KPK yang terus menjadi polemik.

Isu ini termasuk yang dominan mewarnai pesan dan informasi di tengah masyarakat sampai akhirnya Irjen Pol Firli Bahuri dipilih DPR menjadi Ketua KPK yang baru, Jumat (13 September 2019).

Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, dalam cuitannya di akun @ismailfahmi mengatakan R.I.P KPK. Berdasarkan peta Social Network Analysis (SNA) Drone Emprit, terlihat jelas sebagian besar warga Twitter kecewa dan menolak revisi UU KPK yang ditandai dengan warna merah.

Hanya sebagian kecil yang menyatakan mendukung. Itu pun terlihat seperti titik kecil yang berwarna hijau.

Ada dua akun yang mendapat respon dan menjadi pusat perhatian warga Twitter terkait informasi revisi UU KPK.

Kedua akun tersebut adalah @kurawa yang tampaknya mendukung revisi UU KPK. Berlawanan dengan akun @KuIngatKamu yang menyuarakan kekecewaan.

"Buat kita semua generasi muda, yg selama ini gak paham sama kasus KPK Hari ini, ya, tepat hari ini, Surpres (Surat Presiden) terhadap RUU KPK sudah dikeluarkan @jokowi untuk selanjutnya diberikan ke DPR. intinya? KPK saat ini sedang dilemahkan oleh banyak pihak," cuitan @KuIngatKamu.

Akun @kurawa juga melahirkan thread berlawan namun memberikan alasan-alasan menyatakan penyebab ia mendukung revisi UU KPK. Misalnya banyak proyek di Pemerintahan Presiden Jokowi yang berpotensi menjadi ladang korupsi.

Sebut saja pembangunan infrastruktur hingga pemindahan ibu kota negara yang menelan biaya mencapai Rp 466 triliun.

"40. Selain membenahi internal KPK yang acak adut ini gue juga coba memahami mengapa jokowi begitu concern dengan dewan pengawas KPK yaitu soal proyek pemindahan ibukota negara yang menelan 400 triliun lebih harus dibuat dengan cepat tanpa ketakutan dikriminalisasi lagi," cuitan @kurawa.

"41. Jokowi khawatir jika KPK disalahgunakan oleh oknum2 yang tdk setuju dengan pemindahan ibukota sangat memungkinkan mereka gunakan modus yg sama dengan kasus RJ Lino dan tumenggung BLBI, efeknya penyitaan hingga terbengkalai," demikian thread @kurawa.

Hingga Jumat (13 September 2019) pukul 13.45 WIB tagar Ketua KPK dan Jokowi masih menjadi trending topic di ranah Twitter. Tagar Jokowi bahkan hampir menyentuh 200 ribu tweet.

#Droneemprit   #sna   #Twitter   #bigdata   #Analytics   #Jokowi   #kpk   #mediasosial

Share:




BACA JUGA
Dicecar Parlemen Soal Perlindungan Anak, Mark Facebook Minta Maaf
Meta Digugat, Dinilai Tak Mampu Lindungi Anak dari Predator Seksual
Presiden: Perkuat Sistem Pencegahan Korupsi Berbasis Teknologi di Tanah Air
Bisa Cek TPS Presiden Jokowi di Situs KPU yang Diduga Bocor
Percepatan Indonesia Jadi Hub Regional Big Data se-Asia