
Tangkapan Layar data TPS Presiden Jokowi di situs KPU | Cyberthreat.id/YAS
Tangkapan Layar data TPS Presiden Jokowi di situs KPU | Cyberthreat.id/YAS
JAKARTA - Data warga Indonesia yang tercatat memiliki hak pilih pada pemilu mendatang diduga bocor. Data tersebut ditawarkan untuk dijual di situs peretasan Breach Forums sejak 27 November 2023.
Penawaran data itu dilakukan oleh pemilik akun Jimbo. Dia mengklaim memiliki lebih dari 200 juta data pemilih. Sebagai sampel, dia memberikan gratis 500 ribu data.
Data tersebut diklaim berasal dari situs pengecekan Daftar Pemilih Tetap (DPT) milik yag menginduk di situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakni https://cekdptonline.kpu.go.id.
Data yang dibobol diklaim berupa nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, hingga alamat.
Cyberthreat.id mencoba mengakses situs https://cekdptonline.kpu.go.id pada Rabu siang, 29 November 2023. Di sana muncul form yang memungkinkan seseorang mengecek apakah namanya sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Syaratnya, cukup memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Setelah NIK dimasukkan, lalu muncul nama lengkap, NIK dan Nomor KK yang disamarkan, nomor TPS, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan alamat TPS.
Sebagai catatan, sistem pengecekan oleh KPU ini memungkinkan siapa pun yang memiliki NIK orang lain untuk mengecek lokasi TPS-nya. Tidak ada prosedur untuk memastikan hanya si pemilik NIK yang dapat mengeceknya. Ini lantaran tidak ada prosedur verifikasi kepemilikan data di sistem pengecekan data KPU itu.
Sebagai contoh, Cyberthreat.id pada Rabu (29 November 202), mengecek NIK Presiden Jokowi yang tersebar di internet.
Hasilnya, NIK tersebut terdaftar atas nama Joko Widodo dengan posisi TPS 10 Gambir dan alamat potensial TPS di Jalan Veteran Raya (Gedung LAN) seperti terlihat dalam tangkapan layar di atas.
Ini mengingatkan pada aplikasi PeduliLindungi pada awal-awal pandemi Covid, di mana seseorang bisa mengecek apakah Presiden Jokowi sudah disuntik vaksin atau belum. Belakangan, setelah data vaksin presiden bocor, barulah dibuat sistem verifikasi data untuk memastikan hanya si pemilik NIK yang dapat mengecek datanya. (Lihat: Menyoal PeduliLindungi yang Tak Sesuai Namanya). []
Share: