
Kendaraan melintasi papan informasi penerapan sistem ganjil genap di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Semanggi, Jakarta, Rabu (2/1/2019). | Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
Kendaraan melintasi papan informasi penerapan sistem ganjil genap di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Semanggi, Jakarta, Rabu (2/1/2019). | Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
Jakarta, Cyberthreat.id – Operator transporasi online, Gojek dan Grab menanggapi Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 menyangkut pemberlakuan kebijakan perluasan sistem pembatasan kendaraan ganjil-genap.
Senior Vice President Public Policy and Government Relations Gojek Panji Ruky mengharapkan, pengemudi yang jadi mitranya bisa melintas di ruas ganjil-genap. Apalagi, menurut dia, dengan keluarnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018, taksi daring sudah diakui sebagai angkutan umum.
“Kami mendukung upaya angkutan online bisa masuk ke ruas ganjil-genap,” kata Panji seperti dikutip dari Antaranews.com. Ia juga mendukung aturan yang dibuat Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Karena ini tujuannya sama. Kami ingin mengurangi penggunaan mobil pribadi, masyarakat berpindah ke angkutan umum,” kata dia.
Sementara itu, Head of Strategy and Planning Public Affairs Grab Tirza R Munusamy mengatakan perusahaannya akan melakukan kajian terlebih dahulu terkait pengaruhnya terhadap pendapatan mitra pengemudi.
“Posisi Grab, kami tentunya terus berdiskusi dengan rekan pemerintah, kami sekarang jadi juga melakukan survei ke mitra, dampaknya seperti apa,” kata dia.
Tirza mengatakan hasil survei tersebut akan disampaikan kepada pemerintah dan diharapkan dijadikan pertimbangan.
“Nanti juga hasilnya akan kami sampaikan kepada pemerintah sebagai usulan pengambilan kebijakan. Sama seperti Mei kemarin kami survei terkait kenaikan tarif untuk menyampaikan hasil survei ke pemerintah sebagai masukan,” kata dia.
Menanggapi hal itu, Direktur Angkutan Jalan Kemenhub Ahmad Yani mengatakan saat ini Pemprov DKI Jakarta belum memasukkan angkutan daring sebagai angkutan umum. Jadi, pemprot tetap memberlakukan kebijakan ganjil genap kepada taksi daring.
“Aturannya memang menyatakan seperti tu. Kami sedang bicarakan seperti apa, mekanisme seperti apa, sementara memang ada surat manajemen taksi daring ingin meminta bahwa itu bisa masuk juga ke ganjil-genap seperti angkutan umum yang lain, seperti taksi yang plat kuning, bus plat kuning," kata Yani.
Untuk itu, Ia menampung sejumlah masukan dan akan didiskusikan dengan Pemprov DKI Jakarta.
“Sementara saat ini keputusan mereka untuk taksi daring belum bisa masuk. Mungkin mengacu pada acara Asian Games, masing-masing aplikator bisa buat suatu algoritma, kendaran ganjil beroperasi di ganjil atau mungkin bisa didiskusikan. Saya nanti minta diskusi bareng bersama Dishub,” katanya.
Terdapat 16 rute baru yang dibatasi untuk kendaraan bermotor dan disosialisasikan mulai 7 Agustus hingga 8 September 2019 dan akan berlaku mulai 9 September 2019.
Berikut rute baru Ganjil Genap di Jakarta, Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim, Jalan Fatmawati (mulai simpang Jl Ketimun 1 sampai dengan simpang Jl TB Simatupang)
Selanjutnya, Jalan Suryopranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Kyai Caringin, Jalan Tomang Raya, Jalan Pramuka, Jalan Salemba Raya, Jalan Kramat Raya, Jalan Senen Raya dan Gunung Sahari.
Segmen persimpangan terdekat sampai dengan pintu masuk tol dan segmen pintu keluar tol sampai dengan persimpangan terdekat Ganjil-genap berlaku pada Senin-Jumat - kecuali hari libur nasional - pada pukul 06.00-10.00 WIB dan 16.00-21.00 WIB.
Kendaraan dengan nomor pelat ganjil beroperasi pada tanggal ganjil, sedangkan kendaraan dengan nomor pelat genap beroperasi pada tanggal genap.
Share: