• JP Morghan Chase menghabiskan hampir US$600 juta untuk perlindungan dunia siber.
• Keamanan siber (cybersecurity) saat ini menjadi semacam "perlombaan senjata" yang sangat penting bagi industri keuangan.

Washington, Cyberthreat.id - CEO JP Morgan Chase, Jamie Dimon, mengatakan, serangan siber menjadi ancaman paling membahayakan sistem keuangan Amerika Serikat.

"Ancaman keamanan siber bisa menjadi ancaman terbesar terhadap sistem keuangan Amerika Serikat," kata Dimon dalam laporan tahunannya di depan para pemegang saham seperti diberitakan CNBC, Kamis (4/4/2019).

JP Morgan sebelumnya pernah menjadi korban kebocoran data yang cukup besar pada 2014 ketika terjadi peretasan. JP Morgan telah menghabiskan sekitar US$600 juta per tahun untuk memperkuat pertahanan dan menangkal serangan siber.

Menurut Dimon, keamanan siber (cybersecurity) saat ini menjadi semacam "perlombaan senjata" yang sangat penting bagi industri keuangan. Tak hanya itu, kata dia, sektor lain yang membutuhkan keamanan siber termasuk perusahaan utilitas dan teknologi.

Ia menyarankan agar pemerintah membuat regulasi baik bersifat lokal maupun internasional menyangkut risiko dunia maya.

Hal senada juga diutarakan oleh CEO Goldman Sachs's, David Solomon, bahwa salah satu risiko tertinggi di dunia adalah keamana siber. Untuk itu, ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah dan pengusaha, kata dia seperti dilansir dari Yahoo Finance, Kamis (4/4/2019).

Data Pribadi
Dimon juga menyinggung menyangkut perlindungan data prbadi. Persoalan perlindungan data pribadi nasabah, kata dia, adalah menjadi komitmen pengusaha perbankan.

"Undang-undang baru di Eropa menetapkan bahwa konsumen seharusnya dapat melihat data apa yang dimiliki perusahaan terkait konsumen. Konsumen bisa saja memperbaiki atau menghapus informasi yang ada itu jika mereka menginginkan," kata Dimon.

"Itu adalah prinsip yang benar, tetapi hal itu sangat rumit untuk dijalankan," ia menambahkan.

Seperti yang dilakukan Eropa, kata dia, seharusnya pemerintah Amerika Serikat juga melakukan hal serupa itu. "Pemerintah AS harus serius merancang kebijakan untuk melindungi konsumen dan kebijakan tersebut bersifat nasional," kata dia.

Jika undang-undang di negara bagian berbeda-beda terkait aturan priviasi, kata dia, justru menciptakan situasi hukum, ketaatan, dan pengwasan peraturan yang mustahil.

Sumber: Yahoo Finance, CNBC