Cyberthreat.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjaga ruang digital agar pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) berlangsung dengan baik dan sehat.

Untuk itu, Menteri kominfo Johnny G. Plate telah menyiapkan dukungan teknologi informasi, tim keamanan siber dan penangkal konten negatif .

“Oleh karena itu, Kementerian Kominfo telah melengkapi peralatan-peralatannya, menambah cyber drone dan mempunyai tim cyber security yang bekerja 24 jam sehari untuk melakukan surveilans terhadap ruang digital dan serangan siber,” jelasnya saat memberikan keterangan pers usai menerima Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (6/7).

Lewat peningkatan kapasitas perangkat dan teknologi, Menteri Johnny mengharapkan akan dapat membantu pelacakan konten negatif dengan skema alphabetical dan numerical.

Tujuannya, agar ruang digital terjaga dari serangan siber. Saat ini, sudah ada koordinasi antarkementerian dan lembaga yang disebut tim cyber respons (CSIRT).

Menkominfo menjelaskan, tim respons cepat keamanan siber memiliki tugas merespon seluruh serangan siber yang mengarah ke aplikasi pemerintah. Pada saat bersamaan, ia juga mengimbau penghentian aksi peretasan yang dilakukan karena tidak ada gunanya.

“Peretasan yang dilakukan itu tidak ada gunanya. Apabila melakukan serangan terhadap ruang digital secara khusus untuk aktivitas perekonomian masyarakat atau aktivitas sosial politik yang berkaitan dengan sirkulasi demokrasi itu tidak bermanfaat, janganlah,” imbau Menteri Johnny.

Secara khusus, Kementerian Kominfo juga rutin berkomunikasi dengan seluruh platform digital baik global dan lokal untuk meminta penyelenggara platform digital terus menjaga sistem keamanan dan melengkapi dengan teknologi keamanan enkripsi yang baik, kuat serta menyiapkan tim yang dapat merespons insiden dengan cepat.

“Kami memang secara rutin berkomunikasi dengan seluruh platform digital baik global maupun lokal. Komunikasi ini terus kita bangun, agar apabila ada pelanggaran-pelanggaran (illegalities) di dalam ruang digital itu bisa direspons dengan cepat, baik untuk menghentikannya atau untuk memblokir-nya. Saya berharap, bentuk kerja sama kita semuanya termasuk kerja sama media untuk belajar dari pengalaman kita sebelumnya pada pemilu-pemilu berikut untuk kita cegah post truth,” tuturnya.

Lebih lanjut, Menteri Johnny juga meminta kepada seluruh pihak untuk menjaga penyelenggaraan pemilu berlangsung dengan baik, aman, dan lancar. Menurutnya, dengan koordinasi lintas kementerian/lembaga, partisipasi dan peran sektor masyarakat termasuk media, Indonesia bisa menyelenggarakan Pemilu.

Sebab, pemilihan umum yang menggembirakan masyarakat dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar hebat, yang nanti akan mengantar masyarakat menuju era baru Indonesia setelah 2024.

Menurut Menteri Johnny, semua pihak juga harus belajar untuk memperbaiki penyelenggaraan Pemilu 2024 dan terus menjaga ruang digital denagn baik. 

“Tugas kita bersama semuanya, jangan sampai pemilu dibayang-bayangi dengan rasa takut. Jangan sampai pemilihan umum kita dibayang-bayangi dengan potensi keterbelahan masyarakat. Kita belajar untuk memperbaiki itu. Marilah kita jaga ruang digital, jaga ruang komunikasinya agar masyarakat bisa mengikuti, menghadapi, dan menikmati pemilihan umum sebagai bagian dari pesta demokrasi yang menggembirakan,” katanya.