Cyberthreat.id – Karyawan raksasa teknologi China, ByteDance, mengakui bahwa mereka telah mengakses data dari platform media sosial TikTok untuk melacak jurnalis dalam upaya mengidentifikasi sumber kebocoran ke media.

Sebelumnya, TikTok telah berusaha keras untuk meyakinkan pelanggan dan pemerintah tentang pasar utama seperti Amerika Serikat bahwa privasi data pengguna dilindungi dan tidak menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional.

Dikutip dari Security Week, perusahaan induk ByteDance mengatakan kepada AFP pada hari Jumat bahwa beberapa staf mengakses data dua jurnalis sebagai bagian dari penyelidikan internal atas kebocoran informasi perusahaan ke media. Mereka berharap untuk mengidentifikasi hubungan antara staf dan reporter Financial Times dan mantan jurnalis BuzzFeed, email dari penasihat umum ByteDance Erich Andersen yang dilihat oleh AFP mengatakan.

Hingga saat ini, tak satu pun dari karyawan yang ditemukan terlibat tetap dipekerjakan oleh ByteDance, kata Andersen, meskipun dia tidak mengungkapkan berapa banyak yang telah dipecat.

“Kami mengutuk "inisiatif sesat yang secara serius melanggar Kode Etik perusahaan,” ungkap Bytedance.

Firma hukum Andersen yang menangani kasus ini, mengatakan bahwa karyawan telah memperoleh alamat IP jurnalis dalam upaya untuk menentukan apakah mereka berada di lokasi yang sama dengan rekan kerja ByteDance yang dicurigai mengungkapkan informasi rahasia. Namun, rencana tersebut gagal, sebagian karena alamat IP hanya mengungkapkan perkiraan data lokasi.

TikTok kembali mendapat sorotan di Amerika Serikat, dengan Kongres siap untuk menyetujui larangan nasional untuk menggunakan aplikasi video pendek yang sangat populer di perangkat pemerintah karena risiko keamanan yang dirasakan.

DPR minggu ini dapat mengadopsi undang-undang yang melarang penggunaan TikTok pada telepon profesional pegawai negeri, sebuah langkah yang akan mengikuti larangan di sekitar 20 negara bagian AS.

TikTok berusaha meyakinkan otoritas AS bahwa data AS dilindungi dan disimpan di server yang berlokasi di negara tersebut. Tetapi mengikuti laporan media, mereka juga mengakui bahwa karyawan yang berbasis di China memiliki akses ke data pengguna AS, meskipun perusahaan bersikeras itu dalam keadaan yang ketat dan sangat terbatas.