Cyberthreat.id – Direktur Jenderal Aplikasi Informatika pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan, mengatakan pihaknya sedang merevisi Peraturan Menteri soal perlindungan data pribadi sembari menunggu Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) disahkan.

“Kami saat ini juga mencoba merevisi Peraturan Menteri soal perlindungan data pribadi sambil kita proses juga rapat dengan DPR terkait RUU PDP,” ungkap Samuel dalam 'Webinar Penantian Panjang Legislasi Pelindungan Data Pribadi' yang diselenggarakan ELSAM, Rabu (22 Desember 2021).

Samuel menjelaskan, Indonesia sebenarnya sudah memiliki regulasi yang berkaitan dengan data dan  transaksi elektronik yakni yang tertuang dalam UU ITE, dan diperluas penjelasannya dalam PP 71/2019. Namun, ia menegaskan regulasi yang sudah ada itu tetap harus diperkuat dengan RUU PDP karena dalam regulasi yang ada masih belum menjelaskan soal denda dan lembaga pengawas PDP.

Sementara itu, terkait dengan proses pembahasan RUU PDP, Samuel mengaku pihaknya masih menunggu undangan dari DPR. Pembahasan RUU PDP tersebut rencananya akan segera dibahas di tahun 2022 mendatang.

“RUU PDP kembali masuk Prolegnas 2022, tetapi yang pasti kami masih menunggu undangan dari DPR RI,” kata dia.

Samuel mengatakan, pihaknya masih belum bisa memastikan kapan RUU PDP bisa disahkan. Karena hingga saat ini masih ada pembahasan alot yang terjadi antara DPR RI dan Kementerian Kominfo terkait dengan lembaga pengawas PDP. Namun ia memastikan Kementerian Kominfo akan meniru Malaysia dan juga Singapura dalam pembentukan lembaga pengawas tersebut.

“Kami tidak bisa memastikan ya, takutnya akan molor seperti tahun ini,” ungkap Samuel.

Samuel menambahkan, keberadaan RUU PDP ini kian mendesak melihat berbagai kasus kebocoran data pribadi yang menimpa berbagai lembaga di Indonesia.  Hingga saat ini saja, Kementerian Kominfo telah menangani 43 kasus kebocoran data pribadi seperti kasus eHAC dan  BPJS.

Seperti diketahui, RUU PDP telah lima kali diperpajang masa pembahasannya. Sebelumnya, ditargetkan bisa rampung pada Agustus 2020, lalu mundur ke Februari 2021, hingga akhirnya mundur ke September 2021.

Salah satu masalah yang membuat pembahasan RUU PDP menjadi sangat panjang adalah terkait dengan keberadaan lembaga pengawas perlindungan data pribadi. Pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) ingin otoritas pengawas tersebut berada dibawah instansinya, sementara DPR dan sejumlah organisasi masyarakat sipil ingin otoritas pengawas tersebut berada langsung di bawah presiden bukannya di bawah lembaga atau kementerian tertentu.[]

 

Editor: Yuswardi A. Suud