
Ilustrasi | Foto: orissa-international.com
Ilustrasi | Foto: orissa-international.com
Cyberthreat.id – DoorDash, platform food delivery, menggugat Pemerintah Kota New York City menyusul undang-undang baru yang mengharuskan perusahaan internet berbagi data pelanggan dengan restoran.
Dalam gugatan diajukan pada Rabu (15 September 2021), DoorDash mengatakan regulasi yang disahkan Juli lalu tidak konstitusional dan melanggar privasi pelanggan.
Menurut regulasi itu, perusahaan pengiriman makanan harus berbagi data pelanggan, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan isi pesanan dengan restoran mana pun yang meminta informasi itu. Pelanggan juga dapat opsional untuk memilih keluar dan merahasiakan informasi mereka, tapi hanya berdasarkan pesanan per pesanan.
"Di era kekhawatiran yang meningkat tentang privasi data dan pencurian identitas, pengungkapan paksa ini merupakan gangguan privasi konsumen yang mengejutkan dan invasif," kata perusahaan berkantor pusat di San Francisco itu dalam pengajuan pengadilannya dikutip dari Associated Press, diakses Jumat (17 September 2021).
DoorDash juga menekankan, bahkan pengunjung langsung saja tidak akan pernah diminta untuk berbagi informasi yang sama dengan restoran.
Di sisi lain, banyak pula restoran yang mendukung UU tersebut karena mengeluhkan biaya pengiriman dan kurangnya transparansi dari platform food delivery.
Pekan lalu, DoorDash, Grubhub dan Uber Eats—platform pemesanan makanan online—juga menggugat secara terpisah ke pemerintah kota terkait batasan biaya yang dapat dibebankan oleh perusahaan food delivery ke restoran.
Tak hanya di New York City, Grubhub dan DoorDash juga menggugat pemerintah kota San Fransisco terkait batasan biaya tersebut.
Sementara, NYC Hospitality Alliance, yang mewakili 25.000 bar dan restoran di New York, mengatakan UU itu memastikan bahwa restoran dapat memasarkan langsung ke pelanggan mereka. Undang-undang juga memudahkan restoran untuk meninggalkan platform pengiriman tanpa kehilangan akses ke pelanggan mereka.
“DoorDash menghabiskan jutaan dolar untuk mengambil pelanggan restoran dan menahan informasi mereka sehingga mereka dapat mengontrol pasar dan mengekstrak lebih banyak biaya dari usaha kecil,” kata Direktur Eksekutif NYC Hospitality Alliance Andrew Rigie.
Perusahaan pengiriman mengatakan mereka selama ini telah membantu restoran dengan menghubungkan ke pengunjung dan menangani logistik yang rumit. Tetapi biaya komisi pengiriman yang bisa mencapai 30 perse per pesanan dinilai telah memotong margin pemilik restoran yang sudah tipis di era yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Asosiasi Restoran Nasional memperkirakan 90.000 restoran AS telah tutup secara permanen atau jangka panjang karena pandemi Covid-19.
Pada bulan Juli, Massachusetts menggugat Grubhub terkait membebankan biaya tinggi secara ilegal kepada restoran selama pandemi. Dan bulan lalu, Chicago menggugat DoorDash dan Grubhub, menuduh mereka melakukan praktik bisnis yang menipu, termasuk mengirim dari restoran tanpa persetujuan mereka. Kedua perusahaan membantah klaim tersebut.[]
Share: