Cyberthreat.id – Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Ahmad Ramadhan, mengatakan, kerja polisi virtual (virtual police) tidak masuk ke aplikasi pesan daring, seperti WhatsApp, karena hal itu sudah area pribadi.

Karena termasuk wilayah pribadi, Ramadhan mengatakan, Polri akan menindaklanjuti konten di WhatsApp yang berisi dugaan tindak pidana jika menerima laporan dari masyarakat.

Jadi, kata dia, masyarakat jangan beranggapan bahwa WhatsApp Gorup dipantau patroli siber atau polisi virtual.

"Apabila Polri menerima laporan dari masyarakat dalam bentuk laporan screenshot atau tangkapan layar dari salah satu anggota grup yang melaporkan akun yang memposting ujaran kebencian, SARA," kata Ramadhan dalam jumpa pers, Rabu (17 Maret 2021) yang disiarkan via saluran YouTube Divisi Humas Polri.

Ramadhan mengingatkan agar masyarakat perlu bijak dalam menggunakan media sosial. "Harus bijak sehingga memunculkan ruang digital yang sehat, bersih dan produktif," ujarnya.

Sepanjang penerapan polisi virtual, kata dia, belum ada masyarakat yang menjadi terlapor. "Kasus-kasus sepanjang ini sudah dilakukan peringatan pertama dan peringatan kedua, kemudian setelah dilakukan peneguran mereka rata-rata menghapus postingan tersebut," tuturnya.

Sejak 23 Februari 2021, polisi virtual melakukan patroli siber setiap hari untuk mengawasi konten-konten yang terindikasi mengandung hoaks serta hasutan dan ujaran kebencian.

Sebelum memberikan peringatan secara virtual, Polri mengklaim telah meminta pendapat ahli pidana, ahli bahasa, maupun ahli ITE. Dengan demikian, peringatan virtual dilakukan atas pendapat ahli, bukan pendapat subjektif penyidik Polri.

Pesan peringatan itu dikirimkan dua kali ke warganet yang diduga mengunggah konten hoaks maupun ujaran kebencian. Tujuannya, dalam waktu 1x24 jam, konten tersebut dihapus oleh si pengunggah.

Jika unggahan di medsos tersebut tidak juga dihapus oleh pengunggah/ pemilik akun, penyidik akan kembali memberikan peringatan virtual. Jika peringatan kedua tetap tidak dipatuhi, maka pengunggah/ pemilik akun akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi.[]

Redaktur: Andi Nugroho