Cyberthreat.id – Selebritas asal Inggris, Katie Price, meluncurkan petisi untuk mendorong Parlemen Inggris memasukkan persyaratan verifikasi identitas pribadi ketika membuat akun media sosial ke dalam undang-undang.

Petisi dengan judul "Jadikan ID terverifikasi sebagai persyaratan untuk membuka akun media sosial" itu telah ditandatangani oleh lebih dari 136.000 orang. Jika dilihat dari situs web petisinya, parlemen akan mempertimbangkan untuk memperdebatkan petisi jika  mendapatkan lebih dari 100.000 tanda tangan.

Dalam keterangan petisinya, Katie mendorong aturan agar pemilik akun medsos memverifikasi dirinya dengan identitasnya (KTP atau lainnya). Jika pengguna berusia 18 tahun ke bawah, Katie menyarankan agar melalui KTP orang tua/walinya.

Katie berharap verifikasi identitas itu bisa mencegah aktivitas berbahaya yagn selalu berada di balik akun anonim. Jika ada yang melakukan pelanggaran, kata dia, bisa dilacak.

Petisi tersebut kemungkinan diilhami dari kejadian yang menimpa putranya, Harvey. Putranya yang masih remaja dan memiliki sejumlah kecacatan, menurut The Sun, telah berulang kali menjadi korban hinaan (troll) di medsos.

Petisi tersebut mendapat dukungan dari anggota parlemen Inggris, Andrew Griffith MP. Di akun Twitter-nya, ia menuliskan, "Saya senang mendukung petisi @KatiePrice untuk mengatasi penyalahgunaan online".

"Menghapus jubah anonimitas akan menjadi langkah maju dalam menangani banyak bahaya online terburuk tanpa membatasi kebebasan berbicara siapa pun di bawah hukum," kata Andrew.

Andrew juga mendorong pengguna di Twitter menandatangani petisi tersebut, termasuk pendiri Autism's Got Talent, Anna Kennedy OBE

Menurut Social Media Today, ide Katie sebetulnya telah dilakukan platform seperti Facebook, menyusul kampanye Pilpres Amerika Serikat pada 2016. Saat itu, kelompok tertentu berbasis di Rusia menargetkan pemilih AS melalui akun palsu dan menyesatkan informasi. Facebook kemudian menerapkan peraturan baru yang mewajibkan pengiklan yang menjalankan iklan politik memiliki alamat surat berbasis di AS.

Facebook juga merilis program “Otorisasi Penerbitan Halaman” yang membuat pengelola beberapa halaman Facebook besar harus melakukan proses verifikasi identtias. Instagram juga menerapkan hal serupa.

Ide Katie, menurut Social Media Today, bakal membuat orang-orang kurang berani untuk menyalahgunakan medsos untuk menyerang orang secara online. Hanya, apakah itu mungkin diterapkan? Apakah itu benar-benar akan sesuai tujuan?

Platform digital mungkin akan menolak melakukan itu. Sebut saja, Facebook. Dengan pengguna hampir 3 miliar, ketika verifikasi identitas diberlakukan, artinya pengguna dengan jumlah miliaran itu perlu menyerahkan dokumen identitas. Seandainya ini persyaratan sejak awal sekali, bisa jadi akan layak, tetapi sekarang begitu banyak penggunanya sehingga dapat menjadi masalah dan terlalu mahal.

Sisi lain, kemungkinan opsi verifiksi identitas bisa saja malah mengurangi jumlah pengguna, sehingga membuat platform digital menolak ide tersebut.

Verifikasi identitas juga tak begitu berdampak untuk mengurangi troll di medsos. Pada Oktober 2020, Komisaris eSafety Australia, Julie Inman-Grant mengatakan bahwa meski setiap orang menyerahkan identitas mereka, dalam banyak kasus itu tidak akan berdampak banyak. Pasalnya, beberapa pengguna yang melakukan troll juga menggunakan akun aslinya atau tidak menyembunyikan identitasnya.

"Dalam banyak troll yang kami lihat...ada banyak troll yang sama sekali tidak menyembunyikan identitas mereka," kata Julie dikutip dari ZDNet.[]

Redaktur: Andi Nugroho