Cyberthreat.id – Polisi virtual yang disiapkan Polri untuk menindak dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektornik telah bekerja sejak Selasa (23 Februari 2021).

Sejauh ini, mereka telah membuat tiga peringatan virtual (virtual alert) yang dikirimkan ke pengguna media sosial karena dianggap unggahan-unggahan yang dibuat berpotensi melanggar UU ITE.

"Sudah ada tiga virtual alert kami buat dan kami kirimkan," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono dalam jumpa pers secara virtual, Rabu (24 Februari 2021).

Tiga peringatan virtual itu, menurut Argo, salah satunya terkait dengan unggahan pengguna Twitter pada 21 Februari yang berpotensi pidana ujaran kebencian. Namun, Argo tak membeberkan isi dari unggahan.

Argo menjelaskan tugas polisi virtual ialah mengedukasi masyarakat, khususnya pengguna internet, menyangkut opini atau pendapat di media sosial yang berpotensi pelanggaran pidana.

"Memberitahukan, misal, ‘Mas/Mbak apa yang ditulis itu melanggar pidana, jangan ditulis kembali, tolong dihapus ya'," kata Argo.

Surat peringatan itu diberikan ke pengguna media sosial secara pribadi melalui akun yang bersangkutan. Surat itu diteken resmi oleh divisi polisi virtual disertai tangkapan layar konten yang dimaksud.

Argo berharap peringatan virtual tersebut dapat mengurangi penyebaran hoaks di dunia maya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui surat edaran tertanggal 19 Februari meminta kepada para anggota Polri untuk mengedepankan upaya preventif dalam penindakan UU ITE.

Argo menjelaskan polisi akan selalu mengirimi surat peringatan meski penggunanya "ngeyel".

"Kalau memang tidak menindaklanjuti apa yang kami sampaikan, misal, orang yang dirugikan membuat laporan [ke polisi], nanti kami lakukan mediasi juga. Kalau memang tidak bisa, ya kami proses," ujarnya.[]

Redaktur: Andi Nugroho