Cyberthreat.id - PT Angkasa Pura sudah meneken kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memanfaatkan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el untuk validasi data guna menunjang penerapan teknologi pengenalan wajah (facial recognition). Tahap awal, teknologi ini akan diterapkan di Bandara Soekarno - Hatta di Banten dan Bandara Banyuwangi di Jawa Timur.

Terkait rencana itu, Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi mengingatkan bahwa alat pengenal wajah (facial recognition) tidak selalu memiliki keakuratan tinggi.

"Ada yang keakuratannya tinggi, ada yang rendah," ujarnya, kepada Cyberthreat.id, Kamis (7 Januari 2021).

Seperti diketahui, PT Angkasa Pura II mengumumkan rencana itu pada akhir Desember 2020.

“Kami akan mengembangkan proses validasi facial recognition yang didukung oleh basis data dari sistem Ditjen Dukcapil, sehingga penumpang bisa melewati seluruh proses keberangkatan dan kedatangan di bandara hanya dengan otentifikasi wajah,” ujar Awaluddin. (Lihat: Bandara Soekarno Hatta dan Banyuwangi Akan Terapkan Teknologi Facial Recognition)

Heru mengingatkan, alat pengenal wajah tak selalu bisa bekerja dengan benar. Terkadang juga bisa salah. False recognition, istilahnya. Karena itu, Heru mengingatkan pengelola bandara jangan hanya berpatokan pada teknologi itu saja tetapi ada alat verifikasi tambahan lainnya.

"Saya pernah cek saya bangun tidur dan siang hari berbeda hasil face recognition-nya. Sehingga memang perlu ada data tambahan untuk mendukung pengenalan wajah," kata Heru.

Terlepas dari kemungkinan bisa terjadi false recognition itu, Heru mengatakan ada manfaat dibalik penerapan alat pengenal wajah ini. Misalnya, nantinya wajah-wajah orang hilang, penjahat seperti teroris yang mencoba melewati bandara dapat dideteksi atau dilacak.
 
"Akan ketahuan itu bilamana Joko Tjandra yang masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi. Atau tak ada alasan Harun Masiku tidak dikenali saat masuk atau keluar dari Indonesia" ujarnya mencontohnya kemudahan alat pengenal wajah.

Dengan berbagai kemudahan ini, Heru pun menilai seharusnya semua bandara ada teknologi ini. Begitu pula, tempat orang keluar masuk seperti perlintasan lewat laut, kereta api dan sebagainya juga menurutnya perlu dihadirkan teknologi ini.

Selain itu, menurut Heru pihak bandara bisa bekerja sama juga dengan Direktorat Jendral Imigrasi untuk pemanfaatan datanya. "Termasuk data entry saat chek in di bandara, misalnya," katanya.

Heru menuturkan bahwa yang keluar masuk bandara bukan saja warga negara Indonesia yang sudah ada data kependudukannya di Ditjen Dukcapil, tetapi ada juga orang dari luar negeri. Kendati demikian, menurutnya perlu juga pihak bandara mengumpulkan data.

Di beberapa negara, kata Heru, mengumpulkan data baru tak hanya memanfaatkan data yang sudah dimiliki pemerintahnya.

"China mengumpulkan data baru dari turis. Data lama dari sistem kependudukan mereka," katanya.

Heru menuturkan bahwa makin banyak data yang diolah, dengan teknologi kecerdasan buatan (AI), akan makin akurat juga nantinya.

Namun, karena akan mengumpulkan data, Heru mengingatkan agar pihak terkait harus menjamin keamanan semua data agar aman dan privasi terjaga. Menurutnya, sudah ada peraturan menteri dan aturan di tiap sektor yang memuat klausul untuk menjaga data dan privasi ini. Sehingga,  pihak terkait bisa mengikuti aturan dalam melakukan aktivitas pengumpulan data untuk pengembangan teknologi ini.

"Bisa jalan lebih dulu, asal data dan privasi dijaga tanpa harus selesai UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)," ujarnya.

Sejauh ini, menurut informasi dari VP Corporate Communication PT Angkasa Pura II, Yado Yarismano setelah bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil, rencana implementasi dan lain-lainnya terkait pengenalan wajah ini masih dalam perencanaan. Itu sebabnya, belum ada detail lebih jauh terkait rencana ini.[]

Editor: Yuswardi A. Suud