San Fransisco, Cyberthreat.id - Pembuat chip asal Amerika Serikat masih menjual produknya ke Huawei Technologies Co., meski Pemerintahan Donald Trump telah mengeluarkan larangan. Laporan itu menyebutkan komponen-komponen mulai dikirim ke Huawei tiga pekan lalu, demikian laporan New York Times, Selasa (25 Juni 2019).

Seperti dikutip dari CNET, Selasa, sumber NYT menyebut bahwa Intel dan Micron Technology Inc. mengambil keuntungan dengan tetap menjual barang-barang yang diproduksi di luar AS dikirim ke Huawei. Karena, barang-barang yang diproduksi di luar AS oleh perusahaan AS tidak selalu buatan AS. Intel menolak berkomentar soal itu.

Menurut analis Cross Research, Steven Fox, mengatakan, sesuai aturan hukum yang berlaku, jika kurang dari 25 persen chip diproduksi di AS, misalnya, itu masih belum dalam cakupan larangan. "Butuh waktu berminggu-minggu bagi mereka (perusahaan) untuk memahami hal itu. Apa yang mereka lakukan adalah melihat hukum dan peraturan, lalu menerapkan untuk bisnisnya," kata Fox seperti dikutip dari The Star, Rabu (26 Juni 2019).

Seperti diketahui, Huawei masuk dalam daftar hitam perusahaan yang dilarang menjual dan atau membeli komponen teknologi di AS. Pemerintah AS memiliki kekhawatiran perusahaan-perusahaan itu berhubungan dekat dengan intelijen pemerintah China meski Huawei sendiri telah berulang kali membantah soal itu.

CEO Micron, Sanjay Mehrotra, mengatakan, perusahaan memang sempat menghentikan pengiriman ke Huawei pada bulan lalu, tapi dua pekan lalu telah mengirimkan kembali setelah ada jalan keluar yang diperbolehkan secara hukum. Micron tak mau memberikan rincian lebih lanjut tentang "jalan keluar" tersebut.

"Micron akan terus mematuhi semua persyaratan pemerintah dan hukum seperti yang kami lakukan di semua operasi kami secara global," kata dia.

Penjualan Micron ke perusahaan telekomunikasi China menghasilan pendapatan sekitar 13 persen dari pendapatan tahunan perusahaan, menurut data Bloomberg.

Micron memiliki operasional produksi di sejumlah negara seperti di Singapura, Jepang, dan Taiwan. Sementara, Intel juga memiliki pabrik di China dan Irlandia, sedangkan pusat desain utama dan fasilitas produksi di Israel.

Perusahaan seperti Intel dan Micron secara legal dapat melanjutkan pengiriman ke Huawei di bawah aturan yang dikenal dengan "de minimis", kata Kevin Wolf, Kepala Departemen Kontrol Ekspor Departemen Perdagangan.

"Komoditas yang dibuat di luar negeri dari teknologi asal AS hanya tunduk pada larangan daftar hitam entitas jika teknologi dan komoditas adalah barang sensitif yang dikendalikan untuk alasan keamanan nasional," ujar Wolf.

"Tapi, komoditas yang dibuat di luar negeri dari teknologi AS yang kurang sensitif tidak tunduk pada larangan daftar hitam entitas," ia menambahkan. Departemen Perdagangan menyebutkan, ambang batas komoditas larangan itu minimum 25 persen.

Yang perlu diperhatikan, kata Wolf, Departemen Perdagangan AS bisa saja dengan mudah mengubah definisi barang buatan luar negeri yang tunduk pada aturan larangan ekspor. "Perubahan itu tidak memerlukan persetujuan Kongres," kata dia. Sejauh ini, pemerintahan Trump belum terlihat akan melakukan perubahan tersebut.

Sementara, Asosiasi Industri Semikonduktor (SIA) AS membuat pernyataan yang mendukung hak anggotanya untuk tetap menjalin kerja sama dengan pelanggan penting. "SIA berkomitmen untuk secara ketat mematuhi peraturan kontrol ekspor AS. Seperti yang telah kami bahas dengan pemerintah, jelas bahwa beberapa item mungkin disuplai ke Huawei secara konsisten sesuai denga daftar entitas dan peraturan berlaku," demikian pernyataan Asosiasi.

The Star menulis perang dagang dan sanksi terhadap Hauwei menempatkan pembuat chip asal AS dalam posisi sulit. Padahal, bisnis mereka sangat bergantung dengan pasar China; ini terlihat sekitar 60 persen dari US$ 470 miliar dari penjualan chip tahun lalu melalui China.

Pekan lalu, Departemen Perdagangan AS juga kembali memasukkan daftar hitam atas lima perusahaan China atas tudingan mengembangkan superkomputer untuk militer. Bloomberg melaporkan bahwa beberapa perusahaan video pengawasan China juga kemungkinan dilarang.