Cyberthreat.id – Twitter Inc sedang menyiapkan kebijakan barunya terkait akun-akun lencana biru atau terverifikasi di platformnya.

Perusahaan sudah lama akan mengubah kebijakan akun terverifikasi itu agar tak membingungkan para pengguna. Kebijakan baru ini akan dirilis pada awal 2021 dan perusahaan telah membuka masukan dari publik hingga 8 Desember mendatang, demikian tulis Reuters, Selasa (24 November 2020).

Twitter mengatakan telah menghentikan sementara pengajuan publik untuk akun verifikasi pada 2017 setelah mendapat masukan dari publik, bahwa pengajuan "lencana biru" tersebut "terasa sewenang-wenang dan membingungkan banyak orang." Dikatakan pada saat itu, tanda centang disalahartikan sebagai "dukungan (endorsement) atau indikator kepentingan".

Setahun kemudian, Twitter mengatakan sedang memperbaiki kebijakan verifikasinya tersebut.

“Sejak itu, kami belum mengetahui dengan jelas siapa yang dapat diverifikasi dan kapan, mengapa akun terverifikasi mungkin dibatalkan,” kata Twitter dalam unggahan di blog perusahaan.

Twitter mengatakan, akan menetapkan kriteria yang lebih mendetail untuk "tipe inti" dari akun aktif dan terkenal yang akan diverifikasi, seperti pejabat pemerintah, perusahaan, lembaga nonprofit, organisasi berita, entertainment, tim olahraga, atlet, dan aktivis.

Twitter mengatakan juga akan memverifikasi akun yang memenuhi standar lain, seperti salah satu akun yang terbanyak diikuti di negara pengguna dan memiliki "ketenaran di luar Twitter," yang dapat dinilai melalui tren pencarian Google, referensi Wikipedia, atau liputan media massa.

Namun, Twitter mengatakan dapat menanggalkan “lencana biru” dari akun yang secara parah atau berulang kali melanggar peraturan, seperti menebarkan ujaran kebencian atau mendukung kekerasan. Namun, penghapusan ini tidak akan diterapkan secara otomatis dan akan dinilai kasus per kasus.

Twitter juga akan menolak verifikasi, misalnya, akun yang telah dikunci karena melanggar aturan dalam enam bulan terakhir atau akun individu yang terkait dengan konten kebencian atau yang ditemukan melanggar hak asasi manusia.

Twitter berencana memperkenalkan kebijakan final tersebut pada 17 Desember mendatang.[]