Cyberthreat.id - Kelompok hak asasi terbesar dari muslim Amerika mengutuk tindakan militer AS yang membeli data pribadi termasuk lokasi pengguna aplikasi populer di komunitas Muslim, sekaligus mendesak umat muslim menghindari penggunaan aplikasi tersebut.

Hal itu disampaikan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Council on American-Islamic Relation (CAIR) pada Selasa (17 November 2020) seperti dilaporkan alaraby.co.uk.

Dalam pernyataan itu, CAIR juga menyerukan Kongres Amerika melakukan penyelidikan terbuka atas laporan Motherboard tentang pengawasan tanpa jaminan terhadap Muslim Amerika.

"Kami menyerukan kepada Kongres untuk melakukan penyelidikan publik menyeluruh terhadap penggunaan data pribadi oleh lembaga pemerintah yang menargetkan komunitas Muslim di sini dan di luar negeri, termasuk apakah data ini digunakan untuk secara ilegal memata-matai target Muslim Amerika," kata direktur eksekutif CAIR Nihad Awad.

"Kami juga mendorong Muslim Amerika untuk berhenti menggunakan aplikasi ini kecuali dan sampai perusahaan benar-benar menjelaskan dan sepenuhnya menghentikan penggunaan data mereka oleh lembaga pemerintah."

Wakil direktur grup Edward Ahmed Mitchell juga membahas masalah tersebut.

"Selama bertahun-tahun, banyak Muslim Amerika telah mengalami mata-mata, profiling dan bentuk lain diskriminasi pemerintah di sini di rumah, sementara terlalu banyak warga sipil Muslim di luar negeri telah tewas dalam serangan pesawat tak berawak dan operasi militer bencana lainnya," katanya.

"Gagasan bahwa pemerintah kita mungkin menggunakan aplikasi religius populer untuk terlibat dalam perilaku seperti itu hanya menambah luka. Semua itu harus diakhiri. Sekarang," ujarnya.

Menurut Motherboard, Komando Operasi Khusus AS (USSOCOM), unit militer yang bertanggung jawab atas "kontraterorisme, kontraterorisme, dan pengintaian khusus" memperoleh akses ke data pergerakan Muslim menggunakan aplikasi untuk membantu operasi pasukan khusus di luar negeri.

Seorang juru bicara USSOCOM, mengkonfirmasi pembelian data lokasi aplikasi Muslim dan menambahkan bahwa: "Akses kami ke perangkat lunak digunakan untuk mendukung persyaratan misi Pasukan Operasi Khusus di luar negeri.

"Kami secara ketat mematuhi prosedur dan kebijakan yang ditetapkan untuk melindungi privasi, kebebasan sipil, hak konstitusional dan hukum warga Amerika."

Biasanya, pemerintah AS memerlukan surat perintah untuk mendapatkan data tersebut, jika tidak tersedia untuk dibeli.

Di antara aplikasi yang ditargetkan adalah aplikasi doa Muslim populer Muslim Pro dan aplikasi kencan Muslim Muslim Mingle.

Muslim Pro, yang dijuluki sebagai "aplikasi Muslim paling populer di dunia", telah diunduh setidaknya 95 juta kali di 200 negara, menurut situsnya.

Aplikasi ini mengirimkan pengingat harian untuk waktu sholat dan memungkinkan pengguna untuk menemukan arah ke Mekah untuk sholat.

Menurut Motherboard, Muslim Pro telah menjual data penggunanya ke platform pengumpul data lokasi X-Mode, yang kemudian menjualnya kepada kontraktor pihak ketiga yang kemudian memberikannya kepada militer AS.

Setelah laporan itu menyentak komunitas Muslim, laporan terbaru Motherboard menyebutkan bahwa  pihak Muslim Pro mengatakan akan segera menghentikan kerja sama dengan X-Mode.

"Sehubungan dengan kepercayaan jutaan doa yang diberikan kepada Muslim Pro setiap hari, kami segera memutuskan hubungan kami dengan mitra data kami — termasuk dengan X-Mode, yang dimulai empat minggu lalu. Kami akan terus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa pengguna kami mempraktikkan keyakinan mereka dengan ketenangan pikiran, yang tetap menjadi satu-satunya misi Muslim Pro sejak pembuatannya," kata pengelola Muslim Pro dalam sebuah email kepada Motherboard, Selasa (17 November 2020).

Di Indonesia sendiri, sejumlah penggguna Muslim Pro yang diwawancarai Cyberthreat.id mengaku kecewa dengan aplikasi yang bermarkas di Singapura itu.

"Enggak ada akhlaknya tuh aplikasi. Saya hapus langsung tuh aplikasi begitu mendengar kabar ini. Hal-hal seperti ini pemerintah perlu menaruh perhatian lebih, terutama pada perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia yang memakai aplikasi tersebut," kata Andika Maulidan, 22 tahun, seorang mahasiswa di Jakarta. (Selengkapnya baca: Tanggapan Pengguna Muslim Pro: Enggak Ada Akhlaknya Tuh Aplikasi!).[]