Cyberthreat.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengungkapkan ada 105 iklan kampanye pilkada di media sosial yang melanggar aturan.

Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, mengatakan, iklan-iklan tersebut ditelusuri melalui Ads Library Facebook.

Detailnya, 49 iklan kampanye aktif per 21 Oktober 2020, 12 iklan per 29 Oktober, 20 iklan per 6 November, dan 24 iklan kampanye aktif per 13 November.

Dari keseluruhan itu, Bawaslu meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan penurunan karena melanggar Peraturan KPU Nomor 13/2020.

Menurut Fritz, harusnya iklan tersebut tidak boleh ditayang pada saat sekarang. "Iklan itu baru dapat dilaksanakan 14 hari sebelum hari pemungutan suara" kata Fritz dalam konferensi pers melalui saluran YouTube Kominfo TV, Rabu (18 November 2020).

Bawaslu juga meminta kepada Kemenkominfo untuk menurunkan 182 pelanggaran konten internet karena melanggaran Undang-Undang Pemilu, UU ITE, dan KUHP.

Hingga 18 November, penelusuran bersama dengan Kemenkominfo juga ditemukan 38 jumlah konten hoaks terkait pilkada.

"Misalnya, hoaksnya mengenai penundaan pilkada atau pilkada tidak jadi dilaksanakan," kata Fritz.

Semua laporan baik dari Kemenkominfo, Pengawas Pemilu, maupun masyarakat yang dinyatakan melanggar, kata Fritz, akan diturunkan dari media sosial.[]

Redaktur: Andi Nugroho