Cyberthreat.id - Menjelang pemilihan presiden Amerika Serikat yang direncanakan berlangsung pada 3 November mendatang, Facebook mengumumkan melarang konten-konten yang berupaya untuk mengintimidasi pemilih di platformnya.

Dikutip dari ZDnet, kebijakan itu diumumkan Facebook dalam postingan blog pada Rabu (7 Oktober 2020).

Facebook VP of Integrity, Guy Rosen, mengatakan Facebook sebelumnya telah melarang posting yang menyerukan campur tangan yang terkoordinasi atau membawa senjata ke lokasi pemungutan suara. Kebijakan ini diperluas karena Facebook ingin lebih banyak fokus untuk mengatasi kekhawatiran adanya intimidasi pemilih.

"Facebook akan menghapus postingan yang menyerukan orang-orang untuk terlibat dalam pemantauan jajak pendapat ketika ajakan itu mengggunakan bahasa militer yang bertujuan untuk mengintimidasi, menggunakan kontrol, atau menunjukkan kekuasaan atas pejabat pemilu atau pemilih," kata VP integritas Facebook Guy Rosen.

Larangan tersebut muncul tak lama setelah Presiden AS Donald Trump dan putranya, Donald Trump Jr, membuat video yang mendorong orang-orang untuk bergabung dengan "Trump's Army (tentara Trump" dan menjaga lokasi pemungutan suara.

Menurut Tech Crunch, pemantauan hasil pemungutan suara adalah bagian dari proses pemilu. Namun, mempersenjatai warga sipil untuk memantau hasil pemilihan lebih bersifat mengintimidasi. Di Amerika, undang-undang pemantauan pemungutan suara berbeda-beda di setiap negara bagian. Beberapa negara bagian  membatasi berapa banyak pemantau pemungutan suara yang dapat hadir dan bagaimana mereka harus mengidentifikasi diri mereka sendiri.

Trump telah berulang kali gagal mengatakan bahwa dia akan menerima hasil pemilu jika dia kalah, posisi yang menimbulkan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap transisi kekuasaan yang damai di AS. Kekhawatiran itu adalah salah satu dari banyak perusahaan media sosial. 

Larangan itu juga muncul bersamaan dengan keputusan Facebook untuk melakukan penghentian sementara iklan politik di platform Facebook sampai pemilu AS ditutup pada 3 November. Keputusan ini dibuat sebagai upaya untuk mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan.

Layaknya larangan konten yang mengintimidasi pemilih, larangan iklan politik merupakan perluasan dari kebijakan yang sebelumnya diumumkan oleh Facebook. Dalam kebijakan awal, yang dirilis pada September, Facebook menyatakan akan berhenti menerima iklan politik seminggu sebelum pemilihan.

Fokus pada pelarangan iklan politik ini merupakan pergeseran dari sikap Facebook sebelumnya yang ragu-ragu untuk melarang iklan politik dan penargetan iklan. Pada awal tahun, Facebook mengatakan tidak akan memblokir iklan politik atau membatasi penargetan iklan karena banyak pengguna yang ingin mengenal siapa yang akan memimpin mereka.[]

Editor: Yuswardi A. Suud