Cyberthreat.id - Twitter pada Kamis (10 September 2020) mengumumkan akan bertindak tegas terhadap survei-survei yang berusaha menyebar disinformasi dan mempengaruhi publik terkait Pilpres Amerika Serikat (AS). Dalam keterangannya Twitter menyatakan telah memperluas kebijakan yang ditujukan untuk membatasi disinformasi pemilu.

Twitter - platform media sosial raksasa yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 280 karakter - akan memberlakukan aturan ini pada Kamis 17 September 2020.

Caranya dengan memberi label atau menghapus postingan yang menyebut-nyebut atau mengumumkan pemenang pemilu sebelum waktunya.

Diantara kriteria yang akan "digebuk" adalah konten atau postingan yang "mengklaim kemenangan sebelum hasil pemilu disertifikasi" atau berupaya untuk "mencegah pemindahan kekuasaan secara damai".

Juru bicara Twitter Trenton Kennedy mengatakan kebijakan tersebut akan diterapkan berdasarkan kasus per kasus. Artinya, outlet berita mapan atau media mainstream yang menyerukan pemilihan sebelum setiap suara dihitung akan diperlakukan berbeda dari politisi (maupun pendukungnya) yang ingin memanfaatkan situasi penundaan atau  kebingungan yang melanda masyarakat akibat hoaks dan disinformasi.

Perubahan aturan Twitter ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap petahana Presiden AS Donald Trump yang diduga akan melakukan upaya mendelegitimasi hasil pemilu jika dia kalah atau ditetapkan sebagai bukan pemenang Pilpres pada November nanti.

Sejauh ini Presiden Trump telah berusaha untuk mendiskreditkan pemungutan suara melalui surat dan kertas suara, meskipun banyak bukti yang menunjukkan Pilpres tradisional (menggunakan surat dan kertas suara) menjadi alternatif yang aman dan efektif karena pemungutan suara dilakukan secara langsung.

Bulan lalu Trump mengatakan kepada pendukungnya. Jika dia kalah pada Pilpres 2020, maka pemilu AS telah dicurangi.

"Satu-satunya cara mereka dapat untuk mengambil alih pemilu ini dari kami adalah jika pemilu ini berlangsung curang," ujar Trump.

Twitter juga mengumumkan akan melabeli atau menghapus postingan yang berisi klaim yang disengketakan, terlebih klaim-klaim yang berpotensi merusak kepercayaan (trust) pada proses pemilihan.

Misalnya tuduhan tak berdasar tentang "kecurangan pemilihan, gangguan surat suara, penghitungan suara, atau sertifikasi hasil pemilihan". []