Cyberthreat.id – Jelang pemilihan umum 2021 di Uganda, para blogger, penerbit, atau penyedia siaran daring diharuskan terdaftar ke pemerintah.

Keputusan itu pun dikritik dari sejumlah kalangan dan dianggap sebagai pembatasan terhadap kebebasan berbicara.

Perintah pendaftaran menunjukkan, "penindasan terhadap kebebasan berekspresi adalah pada steroid," kata Charles Onyango-Obbo, mantan editor surat kabar di Uganda dan Kenya, di Twitter.

Komisi Komunikasi Uganda dalam sebuah pernyataan, Senin (7 September 2020), mengatakan, blogger dan situs web berita harus meminta izin yang diperlukan sebelum 5 Oktober, demikian APNews melaporkan.

Pada Selasa (8 September), juru bicara Komisi Komunikasi Uganda, Ibrahim Bbosa, mengatakan, keputusan itu sebagian dipicu oleh "dorongan orang yang tertarik untuk membuka media daring/siber."

“Kami tahu bahwa jika alat ini (media daring) disalahgunakan, mereka dapat menimbulkan masalah,” kata Ibrahim Bbosa di media sosial.

Dengan kampanye pemilu yang secara efektif dilarang demi menghentikan penyebaran virus korona, saluran medos Uganda menjadi lebih hidup dalam beberapa bulan terakhir.

Sekitar 17 juta dari sebagian besar populasi muda Uganda yaitu 41 juta adalah pengguna internet aktif, menurut pemerintah Uganda.

Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah dituduh berusaha menekan aktivitas daring, termasuk memajaki pengguna medsos yang berlaku sejak Juli 2018. Pajak dikenakan setiap hari untuk mengakses semua situs web dan aplikasi medsos.

Terpisah, Amnesty International telah mendesak pemerintah Uganda untuk membatalkan pajak itu dan menyebutnya sebagai "upaya yang jelas untuk merusak hak atas kebebasan berekspresi" di negara Afrika Timur tersebut.

Pajak semacam itu pertama kali diajukan oleh Presiden Uganda, Yoweri Museveni, yang pernah mengeluh tentang gosip daring.

Museveni, yang memegang kekuasaan sejak 1986, akan dipilih kembali tahun depan. Dia menghadapi anggota parlemen dan penyanyi muda oposisi yang dikenal sebagai Bobi Wine.[]