Cyberthreat.id - Pemerintah China mengumumkan akan meluncurkan inisiatif keamanan data global yang nantinya dapat berfungsi sebagai standar global untuk keamanan data.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi dalam sebuah seminar tentang tata kelola digital global di Beijing, Selasa (8 September 2020).

Dilansir dari The Wall Street Journal, inisiatif itu disinyalir sebagai bentuk perlawanan terhadap upaya Amerika Serikat yang membujuk negara lain yang berpikiran sama untuk memagari jaringan mereka dari teknologi China.

Dalam pidatonya, Wang Yi menyebut inisiatif itu dibuat seiring meningkatnya risiko terhadap keamanan data dan adanya upaya untuk mempolitisasi masalah keamanan dan mencoreng negara yang menjadi saingannya di bidang teknologi. Meski tak menyebut secara gamblang, pertanyaan itu disinyalir mengacu kepada sikap pemerintah Amerika Serikat yang melarang teknologi 5G Huawei dari China dan mengancam memblokir TikTok dengan alasan keamanan nasional. Huawei menghadapi tuduhan sebagai teknologi mata-mata, dan TikTok disebut-sebut memasok data pengguna Amerika ke pemerintah China. Aplikasi perpesanan asal China WeChat, juga termasuk yangg disorot.

"Negara-negara tertentu erus membuat tuduhan tidak berdasar terhadap orang lain atas nama jaringan 'bersih' dan menggunakan keamanan sebagai dalih untuk memangsa perusahaan negara lain yang memiliki daya saing," kata Wang seraya menambahkan,"tindakan bullying yang terang-terangan seperti itu harus ditentang dan ditolak."

Inisiatif dari China itu muncul setelah sebulan sebelumnya Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkan program Jaringan Bersih (Clean Network). Program ini mengajak negara lain untuk tidak melibatkan perusahaan telekomunikasi, aplikasi, penyedia cloud, dan penyedia kabel bahwa laut asal China dalam proyek infrastruktur internet mereka.

Dalam proposal inisiaif global keamanan datanya, China mengajak semua negara untuk menangani keamanan data secara "komprehensif, obyektif, dan berbasis bukti". Juga bersama-sama memelihara rantai pasukan yang terbuka, aman, dan stabil untuk teknologi dan layanan informasi dan komunikasi.

China juga mendesak pemerintah suatu negara untuk menghormati kedaulatan negara lain dalam cara mereka menangani data --sejalan dengan visi Beijing tentang "kedaulatan dunia maya", di mana negara-negara menjalankan kontrol penuh atas internet mereka sendiri.

Situs globaltimes.cn menyebutkan, dalam pidatonya Wang juga menegaskan, pemerintah China menjamin tidak akan meminta perusahaan China untuk mentransfer data luar negeri kepada pemerintah yang melanggar hukum negara lain.

Inisiatif Beijing itu juga menawarkan komitmen yang menggaungkan tanggapan China atas tuduhan Amerika.

Misalnya, inisiatif China itu akan mendesak negara-negara untuk menentang "pengawasan massal terhadap negara lain" dan menyerukan perusahaan teknologi untuk tidak memasang "pintu belakang dalam produk layanan mereka untuk mendapatkan data pengguna secara ilegal, mengontrol atau memanipulasi sistem dan perangkat pengguna."

Sebelumnya pejabat AS menuduh Huawei terlibat dalam praktik semacam itu dan mendesak negara-negara sekutunya untuk memblokir perusahaan China dari jaringan 5G mereka. Huawei berkali-kali membantah tuduhan itu.

Menjelang inisiatif itu disampaikan, beredar sebuah catatan yang diberikan oleh diplomat China kepada mitra asing yang menyebutkan,"mengingat meningkatnya risiko keamanan data yang membutuhkan solusi global, yang mendesak saat ini adalah merumuskan aturan dan norma global yang mencerminkan aspirasi dan kepentingan mayoritas negara."

Sebelumnya, dalam pertemuan konferensi video dengan menteri luar negeri dari negara kelompok 20, Wang juga sudah mengisyaratkan soal inisiatif keamanan data itu.

"Keamanan data adalah masalah kepentingan bersama bagi negara-negara di seluruh dunia," kata Wang.

"Kami meminta semua pihak untuk berkomunikasi dan berkoordinasii dengan cara yang konstruktif saat kami bekerja utuk memastikan aliran data lintas negara yang aman dan tertib."[]