Cyberthreat.id – TikTok, perusahaan platform video pendek asal China, mengatakan, pada Sabtu (22 Agustus 2020) rencana menggungat kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Sebelumnya, Trump mengeluarkan surat perintah eksekutif yang melarang perusahaan AS bertransaksi dengan TikTok dan perusahaan induknya, ByteDance.

Informasi gugatan itu pertama kali diberitakan Reuters, yang diakses Minggu (23 Agustus).

"Untuk memastikan bahwa supremasi hukum tidak diabaikan dan bahwa perusahaan serta pengguna kami diperlakukan secara adil, kami tidak punya pilihan selain menantang perintah eksekutif melalui sistem peradilan," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan.

Pada Minggu, ByteDance juga mengeluarkan pernyataan terpisah yang mengatakan secara resmi akan mengajukan gugatan terhadap pemerintah Trump pada Senin (24 Agustus).

Trump mengeluarkan perintah eksekutif pada 14 Agustus yang memberi ByteDance 90 hari untuk mendivestasi operasi TikTok di AS. ByteDance telah membuat negosiasi dengan pembeli potensial, seperti Microsoft Corp dan Oracle.

Trump mengancam akan melarang TikTok jika tak menuruti “aturan main”—padahal tidak begitu jelas apa yang menjadi keluhan terhadap TikTok. Alasan Trump selama ini adalah faktor privasi dan keamanan data pengguna.

Keamanan dan privasi data TikTok, misalnya, dipertanyakan dan perusahaan dianggap memiliki tanggung jawab untuk berbagi intelijen kepada pemerintah China.

Kekhawatiran AS itu didasarkan pada hukum China yang disahkan pada 2017, yaitu setiap perusahaan memiliki “kewajiban untuk mendukung dan bekerja sama dalam pekerjaan intelijen nasional negara”.

TikTok membantah tudingan ini berkali-kali.[]