Unjuk rasa pengemudi Grab di Kantor Gab Indonesia di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Desember 2016. | Foto: Reno Esnir/Antara
Unjuk rasa pengemudi Grab di Kantor Gab Indonesia di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Desember 2016. | Foto: Reno Esnir/Antara
Jakarta, Cyberthreat.id – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai sistem denda pembatalan order perjalanan yang diberlakukan oleh Grab harus memiliki standar dan teknis yang jelas. Misalnya, dengan penyampaian alasan terkait pembatalan.
“Jangan sampai dengan adanya pemberlakukan denda tersebut, justru membuat pengguna layanan ojek online malah merasa dirugikan,” ujar Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, ketika ditemui Cyberthreat.id di acara HUT Ke-46 YLKI di Jakarta, Selasa (18 Juni 2019).
Selain itu, menurut dia, Grab harus memberlakukan denda ini secara adil. Karena dari beberapa aduan yang diterima oleh YLKI, pembatalan tidak hanya berasal dari penumpang, tetapi juga dari pengemudi Grab.
Berita Terkait:
“Tentu (Grab) harus adil jika driver yang melakukan cancel harus didenda, begitu juga kalau penumpang yang melakukan cancel juga harus didenda,” ujar dia.
Menurut Tulus, kebijakan baru Grab tersebut bukan suatu masalah dan kemungkinan telah dipertimbangkan secara matang. “Itu kan soal bisnis ya, jadi saya rasa enggak apa-apa. Pembuatan kebijakan oleh grab tersebut sudah pasti penuh pirtambangan dari pihak grab itu sendiri,” ujar dia.
Seperti diketahui, Grab, penyedia layanan transportasi daring, memberlakukan uji coba sistem denda bagi pelanggan yang membatalkan order. Sistem ini baru diterapkan di dua kota, yaitu Bandar Lampung dan Palembang.
President of Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata, menuturkan, kebijakan tersebut dihitung sebagai kompensasi bagi pengemudi yang telah merugi waktu, tenaga, dan bahan bakar.
Namun, kebijakan tersebut juga tidak hanya berlaku bagi penumpang, tetapi juga kepada pengemudi. Menurut dia, perusahaan memiliki skema khusus untuk denda pembatalan yang dilakukan mitra pengemudinya. “Kami ingin ada keadilan,” ujar Ridzki.
Dalam situs web perusahaan yang baru dirilis resmi pada Selasa (18 Juni 2019) siang, Grab menyatakan uji coba tersebut mulai berlaku per 17 Juni 2019.
Besaran denda yang dikenakan yaitu sebesar Rp 1.000 untuk pengguna GrabBike dan Rp 3.000 untuk pengguna GrabCar, GrabCar 6, GrabCar Plus, dan Grab Taxi.
“Biaya pembatalan ini akan diberikan kepada pengemudi atas waktu dan upayanya menuju lokasi jemput,” tulis Grab.
Sistem denda dikenakan bagi pengguna yang membatalkan pesanan lewat dari lima menit setelahan order. Jika pembatalan dilakukan kurang dari lima menit, pengguna tidak dikenai denda.
Kedua, jika pengemudi membatalkan order setelah menunggu penumpang lebih dari 10 menit sejak tiba di titik penjemputan (5 menit untuk GrabBike).
Share:
