Cyberthreat.id - Departemen Kehakiman (Justice Department) Amerika Serikat (AS) pada Kamis (13 Agustus 2020) mengungkap kinerja pemerintah federal yang berhasil menyita dan membongkar transaksi mata uang kripto (cryptocurrency) yang digunakan organisasi teroris. Pengungkapan ini disebut sebagai penyitaan terbesar mata uang kripto yang pernah ada terkait dengan aktivitas organisasi teroris.

Otoritas AS menyita jutaan dolar, lebih dari 300 akun mata uang kripto, empat situs web, dan empat akun Facebook yang terkait dengan skema mata uang kripto yang dijalankan oleh Al Qaeda, ISIS, dan Brigade al-Qassam, sayap militer Hamas yang juga dianggap teroris oleh AS.

Skema cryptocurrency yang dijalankan mengandalkan postingan di media sosial dan bertujuan untuk mengumpulkan uang dan meningkatkan kesadaran diantara kelompok teroris dan pendukungnya.

Jaksa Agung William Barr dalam sebuah pernyataan mengatakan tidak terkejut ketika mendengar organisasi teroris "menggunakan teknologi modern, platform media sosial, dan cryptocurrency untuk memfasilitasi agendanya".

"Departemen Kehakiman akan menggunakan semua sumber daya yang ada untuk melindungi kehidupan dan keselamatan publik AS dari kelompok teroris," kata Barr dilansir The Hill, Kamis (13 Agustus 2020).

"Kami akan menuntut setiap pencucian uang, pendanaan teroris, dan aktivitas ilegal kekerasan di mana pun kami menemukan mereka. Dan, seperti yang diumumkan hari ini, kami akan menyita dana dan peralatan yang membantu operasi mereka."

Brigade al-Qassam, sayap militer Hamas yang juga dianggap teroris oleh AS, diduga telah menjalankan skenario transaksi Bitcoin yang rapi melalui postingan di media sosial sejak awal 2019. Brigade ini meminta sumbangan Bitcoin untuk mendanai operasinya termasuk publikasi di situs resminya.

Kelompok ini juga memberi tahu individu pengirim Bitcoin bahwa dana tersebut tidak akan digunakan untuk tujuan kekerasan termasuk menjamin sumbangan tersebut anonim.

Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Columbia mengajukan tuntutan pidana terhadap dua orang Turki, Mehmet Akti dan Husamettin Karatas. Keduanya diduga melakukan pencucian uang sebagai bagian dari bisnis moneter tanpa izin. Pencucian uang itu, menurut pemerintah federal, berhubungan dengan operasi Brigade al-Qassam, atau Hamas.

Operasi Al-Qaeda yang berbasis di Suriah diduga meminta sumbangan Bitcoin melalui postingan media sosial. Dalam beberapa kasus, kelompok ini mengatakan permintaaan dana dilakukan untuk amal, tetapi menggunakan dana tersebut untuk membeli senjata.

Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Columbia telah mengajukan keluhan perdata terhadap situs web Al-Qaeda beserta empat halaman Facebook yang terlibat.

Operasi mata uang kripto ISIS diduga mengumpulkan dana melalui pembuatan situs web dan beberapa halaman Facebook yang menyamar sebagai perusahaan "topeng" berkedok Covid-19. Di dalam situs maupun akun medsosnya, ISIS yang menyamar ini mengklaim memiliki pasokan masker N95 yang tidak terbatas.

Salah satu pelanggan di AS mencoba menghubungi kelompok tersebut untuk membeli masker yang akan digunakan di panti jompo, rumah sakit, dan pemadam kebakaran.

Beberapa agensi di AS berpartisipasi dalam mengganggu skema cryptocurrency kelompok ini, termasuk Departemen Keuangan dan Departemen Keamanan Dalam Negeri bersama dengan FBI. []