Cyberthreat.id - Pemerintah Chad, Afrika Tengah, memberlakukan pembatasan akses internet untuk mencegah penyebaran pesan di media sosial yang memicu kebencian, konflik, dan perpecahan.

Juru bicara pemerintah sekaligus Menteri Komunikasi, Mahamat Zene Cherif, mengatakan alasan pembatasan dan pelambatan internet di negaranya karena "penyebaran pesan yang menghasut kebencian dan perpecahan".

Pembatasan dan pelambatan akses internet sebenarnya telah dilakukan sejak 22 Juli sehingga dalam waktu dekat Cherif menjamin akan segera mencabut kebijakan tersebut seiring dengan situasi yang semakin kondusif.

Sejumlah pejabat komunikasi di Chad mengatakan alasan adanya pelambatan akses internet menyusul tersebarnya sebuah video yang memperlihatkan seorang perwira militer Chad berselisih dengan dua orang pemuda. 

Video yang semakin masif beredar pada 14 Juli di platform Facebook menunjukkan si perwira militer itu menembaki salah seorang pemuda dari jarak dekat sebelum ia diserang dengan menggunakan pisau. Kedua pemuda itu akhirnya ditemukan meninggal dunia dengan luka tembakan sementara si perwira militer dirawat di rumah sakit akibat luka-luka.

Video yang beredar di Facebook dan WhatsApp itu menuai komentar pedas dari Netizen. Beberapa pengguna menyoroti latar belakang perwira tersebut dan menunjukkan bahwa perwira berasal dari komunitas yang sama dengan Presiden Idriss Deby, yang pernah berkuasa pada 1990. Isu kemudian berkembang ke isu Sara sehingga banyak muncul komentar ketidakadilan.

"Warga Chad menderita (ketidakadilan) hukum minoritas," kata seorang pengguna di Facebook.

"Tidak ada keadilan di Chad selama 30 tahun terakhir," kata pengguna yang lain.

Dikritik Pegiat HAM

Langkah memperlambat dan membatasi akses internet menuai kritikan oleh asosiasi hak asasi manusia (HAM) di negara tersebut. La Liga Chadiana de los Derechos Humanos (LTDH) mengecam pembatasan akses informasi yang diberlakukan Chad karena melanggar kebebasan berekspresi dan menghambat komunikasi orang-orang Chad.

Sejumlah LSM dan beberapa aktivis hukum Chad telah meminta pemerintah untuk segera mengembalikan akses internet secara normal di seluruh wilayah negara yang memiliki ibu kota di N'Djamena tersebut.

"Kami meminta pemerintah segara menemukan solusi sehingga kebijakan ini ditarik,” kata Presiden LTDH, Maxwell Loalngar.

"Semua warga negara tidak bisa menikmati hak dan kebebasan mendasar terutama di masa Covid-19 ini. Mereka butuh berkomunikasi dengan orang-orang terdekat, tetapi dipisahkan karena langkah-langkah yang diberlakukan pemerintah," ujarnya.

Seorang pejabat operator telekomunikasi Chad - yang tidak bersedia disebutkan namanya - mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa perusahaannya berharap pembatasan internet segera dicabut karena telah berdampak terhadap pendapatan. []

Redaktur: Arif Rahman