Cyberthreat.id - Belakangan ini di sosial media dan WhatsApp beredar sebuah pemberitahun yang mengatasnamakan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Disebutkan, MUI mengatakan rapid test Covid-19 adalah modus operandi PKI atas perintah negara komunis China.

Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan pengumuman itu. Dengan begitu, surat itu adalah palsu.
 
Dalam surat palsu yang beredar, seluruh MUI provinsi, kabupaten/kota diminta berhati-hati dan waspada dengan diadakannya rapid test Covid-19 terhadap ulama, kiai, dan ustaz di seluruh Indonesia.

"Kita banyak belajar dari pengalaman sejarah para ulama dan para kiai kita di tahun 1948 dan 1965, dimana para tokoh agama kita sering ditipu oleh muslihat PKI," bunyi surat palsu itu.

Pada Senin (25 Mei 2020), MUI Pusat membuat surat bantahan resmi yang diteken oleh Wakil Ketua Umum KH Muhyidin Junaidi dan Sekretaris Jenderal Dr.H. Anwar Abbas.

Dalam surat bantahan itu, ada 8 poin yang menjadi penegasan MUI.  Selain menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat yang bikin heboh di medsos itu, MUI juga mengatakan segera melaporkan kasus ini ke Kepolisian RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN).

Berikut adalah 8 poin penjelasan MUI terkait beredarnya surat hoax sebelumnya.

1. Dewan Pimpinan (DP) MUI Pusat menyatakan kabar tersebut bohong (hoaks) karena DP MUI Pusat tidak pernah mengeluarkan surat, pengumuman, pernyataan dan sejenisnya yang isinya agar seluruh MUI Provinsi, kabupaten/kota berhati-hati dan waspada dengan diadakannya rapid test Covid-19 terhadap ulama, kiai, dan ustaz di seluruh Indonesia,

2. DP MUI Pusat menegaskan tidak pernah mengeluarkan seruan agar ulama, kiai, dan ustaz di Indonesia menolak rapid test Covid-19,

3. DP MUI Pusat menyatakan kabar tersebut tidak sesuai dengan standar penerbitan surat/pengumuman/pemberitahuan atau sejenisnya di organisasi MUI, yakni seharusnya menggunakan kop surat DP MUI Pusat, diberi nomor surat dan tanggal terbit, ditandatangani dua orang pimpinan harian MUI Pusat, dan dibubuhi stempel organisasi MUI.

4. Narasi yang digunakan dalam kabar bohong tersebut tidak mencerminkan dan menjadi tradisi dalam surat, pengumuman, pemberitahuan dan sejenisnya yang selama ini diterbitkan oleh DP MUI Pusat, yakni santun, halus, sejuk, damai, dan memuat pesan keislaman, tetapi narasi kabar hoaks tersebut dipenuhi tuduhan dan prasangka, kasar, berupaya mengadu domba dan merusak nama baik organisasi MUI. Selain itu narasi kabar hoaks tersebut berupaya menciptakan keresahan dan kebingungan di kalangan umat Islam dan masyarakat luas sekaligus berupaya menghalangi pelaksanaan berbagai program pemerintah bersama masyarakat yang tengah bekerja keras mengatasi wabah Covid-19,

5. Sekretariat DP MUI Pusat sebagai unit kerja yang memberikan pelayanan dan dukungan teknis, administratif dan operasional tidak berwenang menerbitkan substansi pengumuman/pernyataan sebagaimana tercantum dalam kabar bohong tersebut karena kewenangan tersebut berada di tangan DP MUI Pusat,

6. DP MUI Pusat mendesak Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) untuk segera mengusut tuntas kabar hoaks tersebut, menangkap dan memproses secara hukum pembuat dan aktor intelektualis-nya karena telah menciptakan keresahan dan kebingungan umat Islam dan masyarakat luas, merusak nama organisasi MUI, dan berupaya menghalangi program pemerintah bersama masyarakat mengatasi wabah Covid-19,
 
7. Sebagai langkah selanjutnya, DP MUI Pusat segera akan melaporkan kabar hoaks ini kepada Kepolisan RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN),

8. DP MUI Pusat mengharapkan agar berbagai kalangan dan umat Islam dalam melakukan kegiatan di media sosial hendaknya mengacu kepada Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalat Dalam Media Sosial yang mengharamkan kabar hoaks. []