
Apple | Foto: wallpaperflare.com
Apple | Foto: wallpaperflare.com
Cyberthreat.id – Apple, Cisco System, dan Qualcomm menjadi bidikan pemerintah China sebagai balasan terhadap tekanan terus-menerus kepada Huawei Technologies, raksasa peralatan telekomunikasi China.
Pemerintahan Donald Trump baru saja mengeluarkan larangan bagi produsen Chip AS baik yang beroperasi di dalam negeri maupun luar AS untuk menghentikan pasokan chip ke Huawei.
Dalam laporan Global Times China disebutkan, pemerintah China telah menyiapkan serangkaian serangan balasan atas pemblokiran chip kepada Huawei.
"China akan mengambil tindakan balasan yang kuat untuk melindungi hak-haknya sendiri yang sah,” ujar sumber internal pemerintah kepada Global Times.
Sejumlah perusahaan AS di China akan dimasukkan dalam “daftar entitas yang tidak dapat diandalkan”. Pemerintah China akan menyelidiki dan membatasi Apple Inc, Qualcomm, dan Cisco Systems sesuai dengan Undang-Undang Tinjauan Tindakan Keamanan Siber dan Antimonopoli. Termasuk, penundaan terahdap pembelian pesawat Boeing, kata sumber tersebut.
Selama ini, Apple, Qualcomm, Cisco dan Boeing sangat bergantung pada pasar China.
Berita Terkait:
Pada Mei 2019, Kementerian Perdagangan China (MOFCOM) mengumumkan akan merilis daftar sendiri yang menargetkan entitas asing yang secara serius merusak kepentingan sah perusahaan China.
“Daftar entitas yang tidak dapat diandalkan” akan mencakup organisasi, individu, dan perusahaan asing yang memblokir atau menutup rantai pasokan. Atau, mereka mengambil tindakan diskriminatif karena alasan non-komersial, ujar juru bicara MOFCOM Gao Feng.
Daftar tersebut juga akan mencakup entitas asing yang menyebabkan kerusakan aktual atau potensial bagi perusahaan dan industri China. Membahayakan atau berpotensi membahayakan keamanan nasional China juga menjadi alasan untuk dimasukkan dalam daftar, menurut Zhi Luxun, kepala Biro Perindustrian, Keamanan, Impor dan Kontrol Ekspor di MOFCOM pada 1 Juni 2019.
Begitu masuk daftar, kata Zhi, perusahaan itu akan menghadapi langkah-langkah hukum dan administrasi China.[]
Share: