IND | ENG
Australia Paksa Facebook dan Google Berbagi Pendapatan Iklan

Ilustrasi

Australia Paksa Facebook dan Google Berbagi Pendapatan Iklan
Tenri Gobel Diposting : Senin, 20 April 2020 - 14:56 WIB

Cyberthreat.id - Pemerintah Australia akan mengeluarkan aturan yang mewajibkan Google dan Facebook berbagi pendapatan iklan dengan perusahaan media Australia. Menteri Keuangan Josh Frydenberg menginstruksikan Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (ACCC) untuk mengembangkan kode etik bagi raksasa digital di tengah penurunan tajam iklan akibat pandemi Covid-19.

Kode etik wajib itu mencakup berbagai masalah termasuk berbagi data, peringkat konten berita online, pembagian pendapatan yang dihasilkan dari berita, hingga memberi saran kepada media sebelum perubahan algoritma. Aturan ini akan ditegakkan melalui hukuman dan sanksi serta mencakup proses penyelesaian perselisihan yang mengikat. 

Draf kode etik tersebut akan diselesaikan akhir Juli. Pemerintah Australia mengindikasikan teks akhir akan diselesaikan segera setelah itu. Josh mengatakan ini adalah bentuk keadilan dan wajar karena perusahaan media layak mendapatkan apresiasi atas konten dibuat dengan standar jurnalistik.

"Ini akan membantu untuk menciptakan keadilan di lapangan,” katanya Josh dilansir The Guardian, Minggu (19 April 2020).

Para raksasa kecewa

Will Easton, Managing director Facebook Australia dan Selandia Baru, dalam sebuah pernyataan menyatakan kecewa dengan pengumuman pemerintah Australia. Facebook, kata dia, telah menginvestasikan jutaan dolar untuk mendukung penerbit Australia melalui pengaturan konten, kemitraan, dan pelatihan.

"Covid-19 mempengaruhi setiap bisnis dan industri di seluruh negeri, termasuk penerbit (publisher). Itu sebabnya kami mengumumkan investasi global baru untuk mendukung organisasi media massa pada saat pendapatan iklan menurun," kata Will sambil merujuk janji investasi Facebook senilai $ 100 juta ke industri berita dan media.

"Kami percaya inovasi yang kuat dan transparansi yang lebih besar di sekitar distribusi konten berita sangat penting untuk membangun ekosistem berita yang berkelanjutan."

Juru bicara Google mengatakan sejak Februari 2020 telah mengikat kerja sama dengan lebih dari 25 penerbit/media di Australia untuk memberikan masukan tentang kode etik sukarela di bawah timeline ACCC.

"Kami telah berupaya untuk bekerja secara konstruktif dengan industri, ACCC, dan pemerintah untuk mengembangkan Kode Etik, dan kami akan terus melakukan proses revisi yang ditetapkan oleh pemerintah hari ini," kata juru bicara itu dilansir The Verge.

Menteri Komunikasi Australia, Paul Fletcher, mengatakan keputusan yang mengharuskan kode etik itu diterapkan demi ekosistem media berita yang kuat dan berkelanjutan. 

"Platform digital telah mengubah cara konten media diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi,” katanya.

Semua pihak, kata dia, perlu berbuat lebih banyak untuk meningkatkan transparansi operasi, khususnya media massa, karena media massa memiliki dampak signifikan pada kapasitas organisasi media berita untuk membangun dan mempertahankan audiens serta memperoleh sumber daya dari konten media yang dihasilkan.

Langkah ini bagian dari respons Pemerintah terhadap penyelidikan ACCC mengenai dominasi platform digital yang dirilis tahun lalu.

Lusinan surat kabar regional di Australia telah berhenti mencetak selama pandemi karena penurunan pendapatan iklan, sementara perusahaan media terbesar di Australia telah meminta staf untuk mengambil potongan gaji atau mundur karena kehilangan pendapatan. []

Redaktur: Arif Rahman

#Corona   #Facebook   #google   #mediamassa   #mediaonline   #mediacetak   #koran   #portalberita   #mediasosial

Share:




BACA JUGA
Google Mulai Blokir Sideloading Aplikasi Android yang Berpotensi Berbahaya di Singapura
Dicecar Parlemen Soal Perlindungan Anak, Mark Facebook Minta Maaf
Google Penuhi Gugatan Privasi Rp77,6 Triliun Atas Pelacakan Pengguna dalam Icognito Mode
Malware Menggunakan Eksploitasi MultiLogin Google untuk Pertahankan Akses Meski Kata Sandi Direset
Google Cloud Mengatasi Kelemahan Eskalasi Hak Istimewa yang Berdampak pada Layanan Kubernetes