Aplikasi Zoom | Foto: Zoom.us
Aplikasi Zoom | Foto: Zoom.us
Cyberthreat.id – Pemerintah Taiwan menginstruksikan agar kantor-kantor pemerintahan tidak memakai aplikasi telekonferensi video Zoom untuk rapat-rapat virtualnya karena masalah keamanan dan privasi.
Sebagai gantinya, pemerintah memberikan lampu hijau untuk menggunakan aplikasi milik Google dan Microsoft. Namun, lembaga pemerintahan/swasta harus mempertimbangkan opsi-opsi ini setelah mengevaluasi risiko keamanan data terkait.
Di tengah pandemi Covid-19, Departemen Keamanan Siber (DCS) di lingkup eksekutif Taiwan mengeluarkan rekomendasi agar semua lembaga pemerintah dan swasta, jika menggunakan alat konferensi video, "Seharusnya tidak terkait masalah keamanan atau privasi, seperti Zoom," kata Wakil Perdana Menteri sekaligus Kepala Departemen Keamanan Informasi di Kabinet Taiwan, Chen Chi-mai, dalam sebuah pernyataan resminya, Selasa (7 April 2020).
Merujuk pada Cyber Security Management Act yang dikeluarkan pada 2019, ia mengatakan, semua kantor untuk tidak menggunakan barang dan jasa yang terkait dengan masalah keamanan.
Berita Terkait:
“Dalam pengadaan sistem informasi dan komunikasi, barang dan jasa yang diproduksi secara lokal atau yang disediakan oleh pemasok yang dikontrak pemerintah harus diprioritaskan,” kata Chen Chi-mai.
Tak hanya Taiwan yang menghindari penggunaan Zoom. Sebelumnya, SpaceX milik Elon Musk dan sekolah-sekolah di New York City juga lebih dulu melarang Zoom untuk rapat-rapat virtual.
Sejak maraknya “zoombombing”, Departemen Pendidikan New York City mengumumkan agar sekolah-sekolah tak lagi memakai Zoom dan beralih ke platform lain, yaitu Microsoft Teams. Sejumlah sekolah di Nevada dan Los Angeles juga melakukan hal serupa.
Berita Terkait:
Zoombombing merujuk pada aktivitas penyusupan ilegal oleh seseorang di ruang-ruang rapat virtual. Kata “zoom” mengacu ke aplikasi telekonferensi video yang belakangan populer selama wabah Covid-19, sedangkan “bombs” merujuk pada konten-konten rasis atau pornografi yang biasanya dibagikan ke sebuah grup oleh orang-orang iseng tak dikenal.
Sebelumnya, Badan Investigasi Federal (FBI) juga mengingatkan lembaga-lembaga pendidikan untuk memperhatikan keamanan siber selama pembelajaran daring (e-learning). Tak menutup kemungkinan, kata FBI, maraknya belajar di ruang-ruang virtual juga menjadi target penjahat siber.[]
Share:
