Ilustrasi. Foto: slate.com
Ilustrasi. Foto: slate.com
Jakarta, Cyberthreat.id – Ahli Forensik Digital Ruby Alamsyah berpendapat pemblokiran terhadap fitur video dan foto di media sosial dan WhatsApp pada 22-25 Mei lalu berjalan kurang efektif.
Kebijakan tersebut, menurut dia, menjadi kontraproduktif lantaran publik mengetahui adanya aplikasi jaringan pribadi virtual (VPN) sehingga bisa mengakses medsos dan jaringan sosial yang dibatasi.
Berita Terkait:
“Pada tanggal 22 Mei pemblokiran itu cukup optimal. Dari analisis kami, penyebaran hoak yang biasanya masif menjadi tidak massif. Tapi, dari pemblokiran itu efektif hanya pada tanggal 22 Mei saja. Setelah itu, karena ada VPN, itu (menjadi) lain hal,” ujar Ruby usai diskusi media “Pentingnya Privasi Data Konsumen” yang digelar Cyberhtreat.id bersama BSSN di Auditorium BSSN, Jakarta, Senin (27/5/2019).
Menurut Ruby, pemblokiran fitur tersebut juga bersifat situasional. Seharusnya pemerintah memanfaatkan teknologi untuk mengendalikan hoaks dan konten negatif lain.
Dengan adanya informasi mengenai aplikasi VPN beserta manfaatnya yang tersebar di medsos, kata dia, masyarakat menjadi tidak terpengaruh dengan adanya pembatasan tersebut.
“Bahkan, beberapa masih mampu mengakses medsos dan menyebarkan informasi yang bersifat memprovokasi. Hal tersebut lah yang membuat pembatasan ini menjadi tidak efektif,” ujar CEO juga Pendiri PT Digital Forensic yang sering diminta menjadi saksi ahli di sejumlah persidangan ini.
Di sisi lain, kata Ruby, penggunaan VPN juga bisa membahayakan kebijakan yang dibuat pemerintah terkait dengan pemblokiran situs-situs web yang selama ini dilakukan. “Dampak negatif dari pemblokiran kemarin adalah masyarakat yang tadinya tidak tahu VPN, malah jadi tahu VPN,” kata Ruby.
Berita Terkait:
Ia mencontohkan, selama ini pemerintah melakukan pemblokiran terhadap situs web porno, tetapi karena penggunaan VPN, masyarakat tetap bisa mengakses situs web porno tersebut.
“Nah, ini akan kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah yang selama ini melakukan pemblokiran situs-situs. Akhirnya otomatis terkesan masyarakat tahu apa yang bisa dilakukan untuk akses,” ujar Ruby.
Ia mengatakan, dibandingkan pemblokiran seperti itu, pemerintah lebih baik membuat platform independen yang dapat menjadi pegangan bagi semua pihak.
“Platform ini sedang saya bangun, yaitu platform hoax identifier. Jika platform ini sudah jadi, masyarakat dan jurnalis bisa memastikan sebuah informasi itu hoaks atau tidak. Masyarakat akan lebih mudah mengaskses atau bertanya melaporkan dan menyebarluaskan itu hoaks atau tidak,” ujar dia.
Share:
