Cyberthreat.id – Setelah mendapat kecaman dari Koalisi Internet Asia (AIC), pemerintah Pakistan menunda penerapan undang-undang media sosial dan akan mengkajinya kembali.

Dalam laporan Samaa.tv, Sabtu (29 Februari 2020), Kementerian Informasi dan Teknologi Pakistan telah membentuk komite khusus untuk melihat kembali undang-undang tersebut. Komite yang beranggotakan empat orang itu akan dipimpin oleh Ketua Otoritas Telekomunikasi Pakistan Amir Azeem Bajwa.

Komite akan mengajukan sejumlah rekomendasi terkait UU kepada Perdana Menteri Pakistan Imran Khan usai laporan selesai dalam tempo dua bulan.

---

Berita Terkait:

• Regulasi Baru Pakistan, Paksa Raksasa Medsos Ikuti Aturan
• Pakistan Perketat Aturan Medsos, AIC Teriak HAM
• Raksasa Medsos Ancam Tinggalkan Pakistan Gara-gara UU

---

Jika jejaring sosial ditutup, menurut Koalisi Internet Asia, lebih dari 70 juta penduduk di Pakistan tidak akan bisa mengakses Facebook, Google dan Twitter, yang banyak digunakan oleh berbagai bisnis di seluruh dunia.

Sebelumnya, Koalisi Internet Asia menyebut pemerintah Pakistan menerbitkan aturan sewenang-wenang yang tidak melibatkan masukan publik. Penyensoran terhadap medsos dinilai mencederai hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi.

UU tersebut memungkinkan otoritas lokal menuntut medsos untuk segera menghapus konten yang dianggap bermasalah dalam waktu 24 jam.

Selain itu, medsos harus memberikan solusi untuk mencegah streaming langsung terkait "konten online terkait terorisme, ekstremisme, ujaran kebencian, fitnah, berita palsu, hasutan untuk melakukan kekerasan dan mengancam keamanan nasional."

Tak hanya itu, Pakistan juga diketahui telah mengusulkan pembentukan kantor "Koordinator Nasional" untuk memantau layanan-layanan di medsos yang digunakan di negara tersebut.[]

Redaktur: Andi Nugroho