Cyberthreat.id - Pemerintah Jerman telah menyetujui rancangan undang-undang hukum digital yang mewajibkan platform sosial media seperti Facebook dan Twitter untuk melaporkan postingan ujaran kebencian (hate speech) kepada polisi.

Dikutip dari Financial Times, rancangan undang-undang baru ini dianggap regulasi yang paling ketat bagi sosial media. Platform media sosial tidak hanya harus menghapus beberapa jenis postingan yang mengandung kebencian,  tetapi juga melaporkan isi konten ke Kantor Polisi Kejahatan Federal (BKA).

Selain ujaran kebencian, platform sosial media juga harus melaporkan postingan yang mengindikasikan  persiapan serangan teroris, kelompok kriminal dan teroris, serta yang menampilkan hasutan rasial dan distribusi pornografi anak.

Tak hanya itu, penyedia layanan internet juga diwajibkan memberikan BKA alamat IP (IP adress) terakhir dan nomor port yang paling baru yang dipakai oleh pengguna sosial media yang dicurigai.

Jerman menjadi yang terdepan dalam upaya global untuk mengawasi internet, tetapi para ahli menilai beberapa undang-undang barunya memberi terlalu banyak kekuatan pada jejaring sosial untuk memutuskan apa saya yang termasuk konten ilegal, yang seharusnya menjadi peran dari pengadilan.

“Platform yang bersangkutan akan tergoda untuk melaporkan terlalu banyak data dan konten pengguna kepada otoritas penegak hukum, karena takut akan denda," kata Bernhard Rohleder, direktur pelaksana Bitkom.

Namun, Menteri Kehakiman, Christine Lambrecht, mengatakan jika pihak berwenang  membutuhkan perangkat regulasi baru yang lebih efektif menghadapi meningkatnya jumlah postingan kebencian online dan serangan anti-Semit.

"Kita harus mengeringkan tempat berkembang biak di mana ekstrimisme tumbuh subur. Kita harus menghentikan spiral kebencian dan kekerasan," kata Lambrecht.

Rancangan undang-undang itu pertama kali diusulkan setelah serangan teror di kota Halle pada Oktober 2019, ketika seorang pria bersenjata menargetkan sebuah sinagog di Yom Kippur, hari paling suci dalam kalender Yahudi.

Lambrecht menekankan bahwa hukum untuk pertama kalinya akan membuat ancaman kekerasan seksual dan kekerasan fisik menjadi pelanggaran yang dapat dihukum. "Jejaring sosial harus melaporkan semua ancaman pemerkosaan, ancaman kematian, dan ujaran kebencian rasial ke BKA."

Facebook menolak berkomentar terkait dengan RUU tersebut. Namun, raksasa sosial itu sebelumnya mengatakan bahwa kewajiban melaporkan semua konten yang ilegal ke pihak penegak hukum bisa menimbulkan sejumlah pertanyaan hukum, praktis dan sosial yang perlu ditangani.

Ini bukan pertama kalinya Jerman memicu kontroversi dengan tindakan keras terhadap media sosial. Di bawah Network Enforcement Act yang mulai berlaku pada 2018, platform seperti Facebook diharuskan menghapus materi yang berpotensi melanggar hukum dalam waktu 24 jam setelah diberitahukan atau wajib membayar denda hingga € 50 juta.[]

Editor: Yuswardi A. Suud