London, Cyberthreat.id – Perusahaan media sosial, seperti Facebook, Twitter, dan Snap bakal dipaksa bekerja keras memblokir atau menghapus konten-konten berbahaya di platformnya.

Pada Rabu (12 Februari 2020), Pemerintah Inggris mengatakan, berencana membuat undang-undang untuk memastikan, bahwa perusahaan medsos memiliki sistem untuk menangani konten berbahaya.

Konten-konten yang dimaksud tersebut, seperti pelecehan terhadap anak-anak, intimidasi siber (cyberbullying), propaganda paham teroris, dan lain-lain.

Kebijakan itu, menurut pemerintah Inggris, yang akan dikembangkan dalam beberapa bulan mendatang, tidak akan menempatkan beban yang tidak semestinya pada bisnis, tulis Reuters.

Soal hukuman belum diputuskan, tetapi aturan baru tersebut akan ditegakkan dengan "adil, proporsional, dan transparan".

Tak hanya Inggris, sejumlah negara di dunia sedang bergulat bagaimana mengontrol konten dengan lebih baik di platform media sosial. Karena medsos masih menyebarkan konten-konten negatif.

Pada 2018, pemerintah Jerman memperketat medsos dengan mendendanya jika mereka tidak meninjau dan menghapus konten ilegal dalam waktu 24 jam sejak konten itu diunggah. Australia juga telah membuat undang-undang yang serupa.

"Ketika internet terus tumbuh dan mengubah hidup kita, penting bagi kita untuk mendapatkan keseimbangan antara dunia virtual yang berkembang, terbuka, dan bersemangat, dan dunia di mana pengguna terlindungi dari bahaya," tutur Menteri Digital Inggris Nicky Morgan dan Menteri Dalam Negeri Priti Patel mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Peraturan yang sedang dirancang tersebut, menurut pemerintah Inggris, akan berlaku untuk semua komentar, forum, atau berbagi video.

Facebook dan Google mengatakan perusahaan akan bekerja sama dengan pemerintah Inggris mengenai peraturan baru ini.

Facebook mengatakan telah lama menyerukan regulasi yang lebih baik.

"Aturan baru diperlukan agar kami memiliki pendekatan yang lebih umum di seluruh platform dan perusahaan swasta tidak membuat begitu banyak keputusan penting sendirian," kata Rebecca Stimson, Kepala Kebijakan Publik Facebook Inggris.

"Ini adalah tantangan yang kompleks karena aturan baru perlu melindungi orang dari bahaya tanpa merusak kebebasan berekspresi atau manfaat luar biasa yang dibawa internet."

Menjaga keselamatan orang, kat adia, adalah sesuatu yang sangat serius dilakukan Facebook. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan telah melipatgandakan jumlah orang yang bekerja pada masalah tersebut menjadi 35.000 dan menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk menemukan dan menghapus konten berbahaya.

Direktur Pelaksana YouTube Inggris, Ben McOwen Wilson, berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan internet yang bebas, terbuka, dan lebih aman.

“Untuk membantu menjaga keamanan komunitas kita, kami tidak menunggu peraturan; kami telah menciptakan teknologi baru, mempekerjakan pengulas ahli, bekerja dengan spesialis eksternal, dan meninjau kebijakan kami untuk memastikan mereka sesuai dengan tantangan yang berkembang yang kami hadapi online," kata dia.[]