Jakarta, Cyberthreat.id - Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) berencana menerapkan teknologi biometrik pada saat melakukan registrasi dan penukaran atau penggantian kartu SIM (Subscriber Identity Module).

Wacana tersebut dilatarbelakangi insiden yang membuat Ilham BIntang menjadi korban. Rekening di sejumlah Bank milik wartawan senior, Ilham Bintang raib setelah kartu telepon seluler dari provider Indosat diambil alih (SIM Swap) oleh oknum.

Salah satu yang menjadi persoalan dalam kasus Ilham Bintang adalah oknum kejahatan itu berhasil mengelabui petugas operator Indosat, dengan memalsukan data KTP milik Ilham Bintang. Sehingga, banyak pihak yang mempertanyakan prosedur standar operasional (SOP) yang diterapkan oleh pihak Indosat.

Menurut Komisioner BRTI bidang hukum I Ketut Prihadi Kresna Murti, penerapan data biometrik sebagai verifikasi itu merupakan langkah untuk melindungi pelanggan kartu seluler agar tidak menjadi korban penipuan penggantian kartu seluler (SIM Swap Fraud).

Teknologi biometrik, kata Ketut, akan menggantikan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan nomor kartu keluarga pada saat proses registrasi kartu SIM. Penerapannya, teknologi ini akan memanfaatkan facial, recognition, finger print dan lainnya sebagai metode verifikasi.

"Teknologi biometrik ini akan menggunakan teknik pengenalan wajah (facial recognition), teknik pengenalan sidik jari (finger print recognition) atau teknologi lain, seperti pemindaian mata (iris recognition)," ujar Ketut.

BRTI sudah bertemu dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh membahas teknologi biometrik dalam penerapannya di operator seluler. Namun, mekanismenya masih sedang dikaji kembali. Disamping itu penyelenggara juga harus mempersiapkan teknologi biometrik ini.

Cyberthreat.id mencoba meminta tanggapan dari berbagai pengguna operator seluler di Indonesia terkait penerapan data biometrik ini.

Indira Destary, Mahasiswi BINUS, setuju dengan wacana tersebut. Ia menilai dengan penerapan biometrik dapat memperketat standar yang ada sebelumnya, guna menjaga data privasi pengguna.

"Ya gak papa juga sih (implementasi biometrik), karena sekarang kalau kita mau registrasi aplikasi dan segala macam itu melalui nomor telepon. Kayaknya, kalau dengan biometrik jadi lebih aman dan tidak bisa digantikan oleh orang lain, jadi lebih private," kata dia kepada Cyberthreat.id, di Jakarta, Kamis (23 Januari 2020).

Senada dengan Indira, Mahasiswi Universitas Al-Azhar Indonesia, Farhana Siti Sabrina mengutarakan jika dalam konteks untuk mengamankan pengguna dari bahaya SIM Swap ia sangat setuju. Tapi, pihak penyelenggara harus melakukan pemahaman kepada masyarakat luas agar terhindar dari berbagai model penipuan yang melibatkan nomor telepon seluler.

"Mungkin akan lebih aman ya dengan menggunakan biometrik. Tetapi, gimana penyuluhan (dari penyelenggara) aja sih. Harusnya juga step-stepnya bisa dibikin lebih simpel, lebih banyak membuka gerai untuk mempermudah para pengguna pada saat pendaftaran," pungkasnya.

Berbeda dengan keduanya, Karyawan Credit Plus, Elis Andrian menyebutkan bahwa dirinya tidak setuju dengan penerapan biometrik ini. Sebab, data yang saat ini digunakan pada saat proses registrasi sudah menempatkan data pengguna terhadap risiko disalahgunakan.

"Menurut saya lebih baik tidak usah pakai kaya gitu. Ambil mudahnya begini, pengguna itu kan wajib mencantumkan data KTP dan KK pada saat pembelian kartu XL, itu aja udah ribet. Segi positifnya untuk milenial yang menggunakan aplikasi dompet digital atau fintech itu lebih aman."

"Cuman, kalau data pribadi itu nomor satu buat saya. Takutnya disalahgunakan. Kalaupun pihak penyelenggara bisa menjamin aman, buktinya apa. Kita kan tidak ada yang tahu data kita lari kemana," tambah Elis.

Redaktur: Arif Rahman